Oelamasi, RNC – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang mengharapkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), bisa dikerahkan dengan baik sehingga berdampak positif bagi perekonomian warga. Hal ini dikarenakan presentase BUMDes masih jauh dari target pembangunan di seluruh desa.
Data tersebut diketahui saat dialog tingkat kabupaten bertema “Peningkatan Kualitas Layanan BUMDes yang Inklusif”, di Aula Kantor Bupati Kupang, Jumat (18/2/2022). Kegiatan itu diinisiasi Yayasan Alfa Omega bersama Wahana Visi Indonesia dan Bengkel Appek Kupang. Bupati Kupang, Korinus Masneno, anggota DPRD, Albert Lololau, para camat dan kepala desa serta 20 ketua BUMDes, dan pimpinan LSM/NGO, ikut dalam dialog itu.
Bupati Korinus Masneno dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada kedua lembaga yang menginisiasi dialog tersebut. Sebab, kegiatan itu membuktikan adanya kolaborasi dalam kemitraan sebagai penggerak pembangunan di Kabupaten Kupang.
Bupati Korinus menjelaskan, ada sejumlah pemahaman tentang efektivitas BUMDes. Karena itu, hal tersebut menjadi bahan evaluasi dan sangat penting, guna memahami tentang progres pencapaian, serta rekomendasi memperbaiki BUMDes. “Masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat, menjadi bagian penting untuk bisa memahami diri kita,” ucapnya.
Korinus meminta, agar BUMDes di seluruh desa harus mampu berperan sebagai kontributor dalam pembangunan pedesaan. Dimana, kehadiran BUMDes bukan hanya fokus pada profit – oriented, melainkan kesanggupan untuk menciptakan lapangan kerja, peningkatan kemampuan berwirausaha, dan mempererat kehidupan sosial dan nilai budaya di desa tersebut. “BUMDes kiranya bisa menjadi penggerak ekonomi desa yang dimodali pemerintah,” ungkap Bupati Korinus.
Direktur Yayasan Alfa Omega, Pdt. David Fina menyebutkan, kendala yang dialami BUMDes adalah manajemen pengelolaan di desa. Hal ini dikarenakan, sumber daya manusia yang belum mumpuni untuk mengelola dana dan potensi yang ada. Salah satunya adalah, rata – rata tingkat pendidikan masyarakat desa hanya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).
“Dibutuhkan kolaborasi dan konsolidasi untuk membantu menyelesaikan tantangan yang kita dihadapi saat ini. Seperti halnya masalah stunting yang bisa menyebar ke persoalan lainnya,” ujar Pdt. David.
Ia menambahkan, dari sejumlah anggaran yang ada di Kabupaten Kupang, belum begitu maksimal dikelola. Justru yang terjadi adalah sejumlah pembangunan paling banyak diintervensi oleh APBN atau Pemerintah Pusat. “Karena itu, terkait solusi dari setiap tantangan yang kita hadapi ini, adalah dengan menguatkan SDM baik dari segi pelatihan dan penguatan kapasitas di segala lini, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang lebih baik,” ujarnya. (rnc04)
Download Apps RakyatNTT.com sekarang di https://rakyatntt.com
Komentar