oleh

Tambak Garam Ratusan Hektar di Sabu Nihil Kontribusi ke APBD

Kupang, RNC – Tambak garam seluas 201 hektar di Sabu Raijua kini jadi perdebatan. Pasalnya, tambak garam yang didanai dari APBD senilai Rp184 miliar itu belum memberikan sumbangsih untuk APBD.

Hal ini terungkap dalam diskusi sejumlah warga Sabu Raijua via live streaming Facebook, Sabtu (8/6) malam.

Diskusi ini mengangkat tema “Tambak Garam Sarai, Berkat atau Bencana.” Diskusi yang dipandu Hemax Herewila ini diikuti juga oleh anggota DPRD Sabu Raijua, Leonidas Adoe.

Diskusi ini dilakukan karena ada pengaduan dari Pemerintah Desa Waduamaddi ke Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua tertanggal 20 Maret 2024 yang viral di media sosial Facebook. Dalam pengaduan itu disebutkan telah terjadi pencemaran lingkungan (abrasi pantai) dan juga air sumur warga yang dulu tawar kini jadi asin karena limbah garam tersebut.

Leonidas Adoe yang menjadi bintang tamu buka-bukaan terkait tambak garam ini. Ia mengatakan sampai saat ini tambak garam ini tidak memberi pemasukan untuk APBD Sabu Raijua.

Leonidas Adoe yang akrab disapa Vecky Adoe itu juga menyampaikan MoU antara perusahaan pengelola dengan Pemda Sabu Raijua tidak jelas. Pasalnya, DPRD tidak mengetahui apapun tentang pengelolaan tambak garam karena tidak pernah ada pembahasan bersama DPRD. Selain itu, tidak ada persetujuan DPRD agar tambak garam itu diserahkan ke swasta.

Vecky menyampaikan alokasi anggaran lewat APBD untuk pekerjaan tambak garam ini sebesar Rp 184 miliar. Total lahan yang dipakai mencapai 201 hektar.

“Tetapi kemudian yang berhasil sampai dengan PHO itu mungkin tidak semua, karena terjadi persoalan hukum,” kata Vecky.

Ia mengatakan sangat mendukung program tambak garam tersebut tetapi harus melalui perencanaan yang jelas.

Sementara itu, Hemax Herewila  menyampaikan kekecewaannya terkait pengelolaan tambak garam di Sabu Raijua. “Yah, saya sangat kecewa dengan tambak garam yang dikelola tanpa perencanaan yang jelas tanpa persetujuan DPRD dan diduga tidak ada izin amdalnya lagi. Terus tidak ada pemasukan untuk APBD sementara masih tercatat dalam aset pemda dan belum pernah ada pemutihan seperti bapak dewan sampaikan tadi. Lantas selama ini masuk ke kantong siapa tanyanya?” kata Hemax.

Baca Juga:  Dukung Paket KRISTO, Rukadi: Saya Harap Jangan Ada yang Dua Kaki

Hemax menyampaikan sebelumnya tambak garam ini sudah pernah memberi kontribusi besar untuk APBD. Namun berbeda dengan sekarang. Mestinya ada MoU yang jelas, sehingga ada kontribusi untuk daerah yang kemudian berdampak ke masyarakat melalui program pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

“Bahwa pada prinsipnya saya mendukung tambak garam ini, tapi musti izin yang jelas dan melibatkan semua stakeholder dan tidak menyalahi aturan. Jangan sampai merusak lingkungan dan masyarakat sekitar dirugikan. Itulah mengapa amdalnya tidak boleh disepelekan, dan tentunya harus ada kontribusi untuk daerah,” kata Hemax. (rnc)

Ikuti berita terkini dan terlengkap di WhatsApp Channel RakyatNTT.com

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *