Kupang, RNC – Penjabat (Pj) Gubernur NTT, Ayodhia G. L. Kalake, SH, MDC, Rabu (21/2/2024), menghadiri sekaligus memimpin acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTT, bertempat di Ruang Rapat Gubernur NTT. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat koordinasi dan kolaborasi setiap pemangku kepentingan dan stakeholders, dalam upaya pengendalian inflasi daerah. Juga sebagai upaya meningkatkan kerja sama antar kabupaten/kota agar memperkuat pemenuhan kebutuhan logistik dalam pengendalian inflasi.
HLM TPID ini juga dihadiri Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTT, Flori Rita Wuisan, para Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTT, Kepala Perum Bulog Wilayah NTT, Himawan Nugraha, Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Agus Sistyo Widjajati, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, Matamira B. Kale, Kepala Kanwil Dirjen Perbendahaan NTT, Catur Ariyanto Widodo. Sementara para Pj bupati/walikota se – NTT mengikuti secara virtual.
Berdasarkan data BPS Provinsi NTT terkait perkembangan inflasi di NTT per Januari 2024 year on year (YoY) sebesar 2,70%, berada dalam target rentang sasaran dan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan angka Inflasi Nasional YoY 2,57%. Mulai Januari 2024 perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) terhadap 5 Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yaitu Kota Kupang, Maumere, Waingapu (yang mencerminkan Inflasi urban perkotaan) dan tambahan Kabupaten Ngada dan Kabupaten TTS (yang mencerminkan inflasi Urban dan juga inflasi Rural) dimana Kota Kupang 1,86%, Maumere 3,57%, Waingapu 3,57%, Kab. Ngada 2,65%, dan Kab. TTS sebesar 4,50%.
Pada kesempatan tersebut, Pj. Gubernur menitikberatkan beberapa hal, diantaranya stok beras yang dipastikan tercukupi, kerja sama kabupaten/kota untuk pemenuhan kebutuhan logistik, rutinitas pemantauan kestabilan harga barang di pasar serta kampanye gerakan menanam. “Terkait dengan stok beras kita pastikan aman. Kemarin kita sudah cek ke Gudang Bulog, itu dipastikan stok beras siap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Idul Fitri,” kata Ayodhia.
“Kemudian, pentingnya membangun kerja sama antar kota/kabupaten untuk penyediaan kebutuhan pangan. Bila stok pangan atau komoditi yang tersedia cukup atau lebih di sebuah kabupaten maka dapat disuplai untuk pemenuhan stok oleh kabupaten tetangga. Hal ini untuk menghemat ongkos pengiriman logistik dari luar provinsi,” jelasnya. “Saya berpesan, bupati/walikota dan pihak yang memiliki tanggung jawab terkait inflasi, harus sering memantau kestabilan harga barang di pasar, dan cek ketersediaan stok pangan. Kita juga perlu perkuat gerakan menanam, misalnya menanam cabai di setiap rumah tangga. Ini juga dapat membantu pengendalian inflasi sesuai arahan Mendagri,” imbuh Pj. Gubernur. Demikian Siaran Pers Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT. (*/rnc)
Komentar