Kupang, RNC – Di tengah badai Covid-19 yang belum menunjukkan tren penurunan mengakibatkan aktivitas masyarakat dibatasi. Penerapan PPKM Level I-IV di sejumlah wilayah Indonesia diharapkan mampu menekan mobilitas warga demi menekan laju penularan virus corona.
Perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang direncanakan akan digelar pada 2-15 Oktober 2021 mendatang di Papua mendapat sorotan dari Ketua DPD KNPI Provinsi NTT, Hermanus Th. Boki. Menurutnya, di tengah situasi dan kondisi seluruh anak bangsa yang sementara dan terus berjuang melawan pandemi covid-19 hingga saat ini, menjadi tidak elok jika Presiden Jokowi melalui Menteri Pemuda dan Olahraga terkesan memaksakan digelarnya PON XX di Papua.
Heri Boki yang juga menjabat Wakil Ketua Umum DPP KNPI ini malah dengan tegas meminta Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan pelaksanaan PON XX Papua demi keselamatan dan kesehatan rakyat Indonesia.
“Alasan saya sebenarnya sederhana saja, pelaksanaan PON di Papua ini akan memicu bertambahnya penularan dan peningkatan kasus Covid-19 di Tanah Air. Saat ini saja, lonjakan kasus Covid-19 telah membuat sistem dan fasilitas pelayanan kesehatan hampir kolaps. Karena itu harusnya pemerintah lebih bijak, memikirkan dan mengambil langkah taktis bagi kesehatan dan keselamatan rakyat Indonesia, ketimbang memaksakan pelaksanaan PON XX Papua,” papar Heri.
Selain itu, jika Pemerintah mengandalkan vaksinasi untuk mencegah penularan Covid-19 dalam pelaksanaan PON-XX Papua, pendiri IKMAR NTT ini justru tidak menyakini hal itu. “Masyarakat yang sudah vaksin saja ketika imun tubuh menurun dan tidak patuh prokes tetap terpapar Covid-19, apalagi jika PON dilaksanakan. Kerumunan akan sangat luar biasa dan sulit dikendalikan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Boki mengutip data laporcovid19.org, bahwa masyarakat yang menerima vaksinasi dosis pertama sebanyak 51 juta jiwa atau sekitar 12 persen dari penduduk Indonesia. Masih sangat kecil. Persentase data kematian penduduk dengan jumlah vaksinasi menjadi kekhawatiran serius. “Apabila PON XX Papua dipaksakan maka bukan tidak mungkin akan muncul klaster baru Covid-19 varian delta, atau bahkan mutasi lainnya yang menyebabkan fasilitas kesehatan di tanah papua bisa kolaps. Faskes di tanah Papua jangan disamakan dengan Pulau Jawa dong,” katanya.
Heri berharap pemerintah jangan memaksakan kehendak untuk dilaksanakannya PON XX Papua melihat indikator penanganan Covid-19 dan kondisi pandemi di Tanah Air yang belum terkendali. (*/rnc)
