oleh

KI Pusat Bersinergi dengan KI NTT Susun Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Iklan Demokrat

Kupang, RNC – Dalam mempersiapkan instrument, metodologi dan indikator indeks keterbukaan informasi publik (IKIP), Komisi Informasi Pusat membentuk Kelompok Kerja Daerah yang diketuai Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi NTT Daniel Tonu, SE., M.Si. Anggota-anggotanya antara lain Maryanti H. Luturmas Adoe, SE., M.Si selaku Komisioner/Ketua KI NTT, Ichsan Arman Pua Upa, SKM, selaku komisioner KI NTT, Agustinus L.B. Baja, S.Sos selaku komisioner KI NTT, Drs. Germanus Attawuwur selaku komisioner KI NTT, dan dari unsur akademisi Dr. Ahmad Atang, M.Si dan mewakili unsur LSM Vincensius Bureni, S.Sos sebagai kelompok kerja daerah.

“Kami ditugaskan untuk melakukan penjaringan Informan Ahli Daerah dalam rangka Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik dengan mempertimbangkan kriteria tertentu,” kata Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi NTT, Daniel Tonu.

Iklan Dimonium Air

Disebutkan, informan ahli daerah tersebut terfokus pada beberapa unsur antara lain unsur Pemerintah yakni Bupati Kupang, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Drs. Aba Maulaka, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang Marthin Alan Yoga Girsang, S.H. Unsur akademisi oleh Dr. Detji Kory E. R. Nuban, S.H., M.Hum. Unsur dunia usaha antara lain Bobby Liyanto, MBA mewakili Kadin NTT dan R. Riesta Ratna Megasari, S.H mewakili Hipmi NTT. Unsur tokoh masyarakat diwakili oleh Drs. Daniel Adoe. Unsur Perempuan/Pegiat LSM diwakili oleh Magdalena Yuanita Wake, S.H., M.H, dan unsur Forum Disabilitas diwakili oleh Ibu Dina Noach.

Keberlangsungan penyusunan IKIP ini dimulai dari proses wawancara yang dilakukan oleh pokja dan informan ahli daerah (IAD). Sedangkan proses FGD yang berlangsung di Hotel Aston, Rabu (5/5/2021) untuk mengkonfirmasi hasil wawancara, penentuan nilai dan juga menyelaraskan dengan data indikator yang tersedia, baik dari sisi regulasi, kebijakan maupun standar yang telah dibakukan oleh badan publik pemerintah khususnya pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur sepanjang tahun 2020.

Baca Juga:  PPKM Dilanjut, Daerah dengan Level 3 dan 2 Boleh Buka Bioskop

Selaku ketua pokja, Daniel berharap dengan adanya FGD semua bisa mendapatkan hasil yang lebih obyektif, sesuai dengan persepsi dan keadaan riil di tengah-tengah masyarakat. Indeks ini diharapkan dapat menggambarkan disparitas keadaan yang ada, bukan hanya antara pusat dengan daerah atau antar daerah; tapi kesenjangan antara desa-kota, kesenjangan antara Jawa-luar Jawa, dan kesenjangan antara wilayah barat Indonesia dengan wilayah timur Indonesia.

Daniel Tonu selaku ketua Pokja Daerah NTT berharap KI Pusat dan KI Provinsi NTT terus melakukan kolaborasi demi terciptanya keterbukaan informasi publik untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, hasil FGD indeks keterbukaan informasi publik untuk provinsi NTT kita masih menunggu hasil rekapitulah terakhir yang dilakukan oleh tim ahli dari Komisi Informasi Pusat.

“Proses Penyusunan Indek Keterbukaan Informasi Publik ini juga merupakan momen pembelajaran bagi Komisi Informasi Provinsi NTT yang baru beranjak setahun sembilan bulan ini agar ke depan kami melakukan monitoring dan evaluasi terhadap badan publik di NTT dalamg rangka Pemeringkatan Badan Publik minimal telah ada potret awal yang bisa dirujuk,” kata Daniel.

(*/rnc)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed