oleh

Kilas Sejarah: Awalnya Rote dan Sabu Mau Digabung jadi Satu Kabupaten

Iklan Covid Walikota Kupang

Kupang, RNC – Tak banyak yang mengetahui sejarah perjalanan Rote Ndao menjadi sebuah daerah otonom. Perjuangan Rote Ndao menjadi kabupaten sebetulnya sudah ada sejak tahun 1958 saat pembentukan Provinsi NTT.

Dilansir dari berbagai sumber, salah satu tokoh pembentukan Kabupaten Rote Ndao yang juga sebagai Sekretaris Panitia Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Jakarta, Soudi Lian mengisahkan sejarah perjalanan Rote Ndao menjadi kabupaten.

Iklan Dimonium Air

Menurutnya, selama ini banyak pihak, termasuk Pemda Rote Ndao, salah kaprah soal hari lahir Rote Ndao sebagai kabupaten. Perayaan HUT selalu dilakukan pada tanggal 2 Juli. Namun, sesuai fakta, hari lahir Kabupaten Rote Ndao adalah 10 April yakni pada saat pengesahan UU Nomor 9 tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Rote Ndao.

Soudi menjelaskan, pada tahun 1958 ada kesempatan emas bagi Sabu Raijua dan Rote Ndao untuk menjadi satu kabupaten. Namun, tidak terlaksana lantaran ada pro dan kontra soal ibu kota apakah di Ba’a (Rote) atau Seba (Sabu).

Karena tak menemui kata sepakat, akhirnya Rote Ndao dan Sabu Raijua diputuskan bergabung dengan Kabupaten Kupang. Rote Ndao saat itu diberi status Wilayah Pembantu Bupati Kupang sama dengan Lembata yang saat itu menjadi Wilayah Pembantu Bupati Flores Timur.

Selama 39 tahun lamanya, masyatakat Rote Ndao tidak putus asa. Dan ketika Lembata resmi disahkan menjadi kabupaten, perjuangan untuk menjadikan Rote Ndao sebagai kabupaten pun lebih keras. Lebih berkobar dengan hebat.

“Saya teringat malam hari tanggal 7 Oktober 1997, tepat hari pernikahan adik bungsu saya, Carly Lian di rumah pak Frans Taek di Ba’a. Saat itu, Pak Benyamin Mesakh memberi kata-kata nasihatnya sebagai orang tua,” beber Soudi.

Usai ramah-tamah itu, Benyamin Mesakh kemudian menarik Soudi Lian ke pojok tenda dan meminta dengan serius agar ia membantu memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk pembentukan Kabupaten Rote Ndao.

“Saat itu saya bagi tugas. Saya meminta pak Pembantu Bupati kumpulkan tanda tangan para tokoh masyarakat sebagai lampiran dokumen permohonan pembentukan Kabupaten Rote Ndao kepada pemerintah pusat, dengan tembusan kepada Bupati Kupang dan Gubernur NTT,” jelasnya.

Setelah itu, Soudi dan keluarga kemudian balik ke Kupang. Di sana Soudi kemudian bertemu dua tokoh penting asal NTT, yakni Th. Hermanus saat itu menjabat Sekda NTT dan Melkianus Adoe yang menjabat sebagai Ketua DPRD NTT.

Menurut Soudi, kedua tokoh tersebut sepakat dan kembali menganjurkan agar dibentuk Panitia Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Rote, Kupang dan Jakarta. Mell Adoe saat itu membentuk panitia di Kupang, sementara Soudi membentuk panitia di Jakarta.

Dalam waktu singkat, terbentuklah susunan panitia. Di Rote diketuai oleh Hakim S. Panie, dan Sekretaris M. L. Henukh dan Bendahara S. Henukh. Di Kupang diketuai Mell Adoe, Sekretaris Asiel Soruh dan Bendahara Markus Ndun.

Dilansir dari ERSU Youtube Channel, Panitia Jakarta diketuai oleh Mayor Jenderal Benyamin Balukh yang saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi V DPR RI, Sekretaris Soudi Lian yang saat itu sedang menempuh pendidikan pascasarjana di Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta dan Bendahara E.C.W. Neloe.

Para sesepuh Rote yang lain duduk sebagai penasehat di antaranya; JN Manafe (Anggota DPR RI), Anton Adi (mantan Bupati Kupang), Agus Tupu dan Yusuf Meruk (pengusaha), kemudian Dokter Pelokilla dan Dr. Mboeik, rohaniwan Petrus Oktavianus, David Fanggidae dan Alfaris Lian, serta Ir. Saudale.

Baca Juga:  Selama 18 Tahun Pemda Rote Ndao Salah Rayakan HUT Rote Ndao

Dari luar negeri pun tak mau kalah dan ikut bergabung dalam perjuangan tersebut, yakni Adrianus Mooy mantan Gubernur BI dari Thailand dan pengusaha muda Yes Pella.

“Saya juga singgah di Surabaya bentuk panitia perjuangan Kabupaten Rote Ndao di Surabaya, ketuanya Pak Dethan, dulu menjabat Kepala Agraria Kabupaten Kupang. Ini disambut baik oleh diaspora orang Rote di Surabaya dan malamnya saya tembak langsung Jakarta,” cerita Soudi.

Selain itu, dibentuk pula Tim Penyusun Draf Proposal Usulan Pembentukan Kabupaten Rote Ndao terdiri dari para pegawai yang sedang mengikuti tugas belajar dari NTT di Program S2 di IIP. Mereka adalah Domi Bandi yang sekarang pejabat di Bappeda Sumba Timur, El Ndun Kepala Dinas PPMD Nagekeo, Ren Dano, camat di Kabupaten Kupang, dan Lery Rupidara Kepala Biro di Kantor Gubernur NTT.

Para sesepuh Rote Ndao yang lainnya duduk sebagai penasihat, seperti JN Manafe, Anton Adi, Agus Tupu Yusuf Meruk, Dr. Pelokilla dan dr. Mboeik, rohaniwan Petrus Oktavianus, David Fanggidae, Alfaris Lian, Ir. Saudale, Adrianus Mooy dan Yes Pella.

“Ada juga putra NTT yang bukan orang Rote, tapi ikut berjuang di antaranya Khris Praing dari Sumba Timur, Imanuel Ani dan Beny Ngalu pejabat di Pemda Belu,” kata Lian.

Selain para tokoh dan sesepuh, ada juga generasi muda yang ikut mendukung panitia antara lain Sofie Nggebu, Pace Djo, Chemsye Lian, Yep Ndolu, Esa Nggebu, Jhoni Pena, Yos Nggebu, Yani Nggebu, John Seme, Yos Sanu, Alfred Messah dan lainnya.

Menurut Soudi, meskipun panitia sudah terbentuk saat itu, tapi pecahnya gelombang demonstrasi reformasi di tahun 1998 membuat perjuangan ini senyap sementara. Setelah mereda pada masa pemerintahan Gus Dur dan Megawati, perjuangan dilanjutkan kembali.

“Tadinya rapat-rapat perjuangan berlangsung di petakan Betawi, tempat kos saya. Setelah itu mulai berpindah dari hotel dan gedung karena para sesepuh turun tangan,” ungkapnya.

Dalam masa perjuangan itu, tak jarang mereka yang tergabung sebagai panitia harus urunan untuk membeli makanan. Selain itu, untuk akses, mobilisasi menggunakan mobil sumbangan dari Yes Pella, Sofie Nggebu dan John Seme, serta sepeda motor vespa tua milik Soudi. Terkadang juga harus makan di pinggir jalan.

“Setelah sesepuh turun tangan, sudah bisa makan di restoran, kendaraan untuk operasional juga bertambah lewat sumbangan para sesepuh. Saat itu sudah bisa naik mobil Volvo dan Marcedes Bens milik Agus Tupu dan Yusuf Merukh. Ya, memang Tuhan sungguh baik saat itu,” kata Soudi.

Pada saat yang sama, Bupati Kupang waktu itu, Ibrahim Agustinus Medah yang akrab dipanggil Iban Medah adalah seorang politisi senior yang brilian dan sangat matang. Ia begitu hati-hati dan sama sekali tidak gegabah sedikit pun dalam merespon api perjuangan.

“Bahkan untuk memastikan bahwa perjuangan ini serius, beliau (Ibrahim Medah) dengan piawai melempar pertanyaan menggelitik di media
“apakah orang yang berjuang untuk Rote jadi kabupaten ini tidak sedang mabuk?” ungkap Lian menirukan pernyataan Ibrahim Medah.

Sontak saja, pernyataan Iban Medah yang cerdas itu membuat semua pejuang kebakaran jenggot. Marah, kecewa, panik, frustrasi, semua campur aduk menjadi satu. Keadaan menjadi genting saat itu.

Baca Juga:  Selama 18 Tahun Pemda Rote Ndao Salah Rayakan HUT Rote Ndao

Betapa tidak, karena semua sadar sehebat apapun nyala api perjuangan di Rote, Kupang dan Jakarta, akan menemui kehampaan kalau syarat prinsip rekomendasi dukungan dan Legal Proposal usulan pembentukkan Kabupaten Rote Ndao tidak ditandatangani oleh Bupati Kupang Iban Medah dan Ketua DPRD Kabupaten Kupang saat itu, Ruben Funay.

Panitia Jakarta kembali menggelar rapat di Hotel Kemang. Ketua Panitia Jakarta Mayjen Benyamin Balukh didampingi Ren Dano diutus berangkat ke Kupang untuk menjelaskan kepada Iban Medah bahwa panitia Jakarta sudah siap untuk mendukung perjuangan pembentukan Kabupaten Rote Ndao.

“Puji Tuhan Iban Medah akhirnya yakin bahwa perjuangan ini serius bertepatan dengan momentum merebaknya semangat Otonomi Daerah di seluruh nusantara,” ucap Soudi.

Usai pertemuan itu, Bupati Iban Medah bergerak cepat didukung sepenuhnya oleh seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Sekretaris Daerah, Kepala Badan dan Dinas terkait bahu membahu memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan.

“Saya merapat ke Kupang bertemu Kabag Pemerintahan Kabupaten Kupang, Sony Said untuk pemaduan data sehingga draf proposal usulan bisa tersusun rapi,” kata Soudi.

Namun, saat disampaikan ke pusat, proposal tersebut tersendat cukup lama di Kementerian Otonomi Daerah, karena saat itu mulai diberlakukan PP Nomor 129 tentang syarat-syarat pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan kabupaten.

“Saya menghadap Menteri Otonomi Daerah Ryas Rasyid di Kantor Kebon Sirih meminta nasehat dan beliau menyerahkan foto copy dokumen PP 129 Tahun 2000 tersebut sambil menasihati supaya segera berangkat ke Kupang dan kerja cepat menyiapkan seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam PP yang baru itu,” katanya.

Saat itu juga, Soudi Lian langsung menelepon Bupati Iban Medah yang sedang berada di Surabaya mendampingi ibu Ance Medah Amalo yang sedang menderita sakit. Medah kemudian menyarankan Soudi Lian untuk ikut ke Surabaya, sementara para pejabat terkait Kabupaten Kupang diarahkan ke Surabaya untuk menyelesaikan penyusunan Legal Proposal.

Tetapi, saat itu Soudi Lian menolak dengan alasan bahwa kriteria yang dipersyarakan untuk menyusun proposal membutuhkan data otentik dan perhitungan statistik, sehingga menurut Soudi, lebih efektif kalau dirinya turun langsung ke Kantor Bupati Kupang.

“Selain itu, saya harus meminta tanda tangan rekomendasi Gubernur NTT Pak Piet A. Tallo dan Ketua DPRD NTT, Pak Dan Woda Pale, serta Ketua DPRD Kabupaten Kupang Pak Ruben Funay,” jelasnya.

Tiba di Kantor Bupati Kupang, Soudi Lian bertemu Sekda Barnabas nDjurumana, Asisten Christian Nehemia Dillak, Kepala Badan Statistik Kupang, serta Kepala Bagian Pemerintahan yang baru saja menggantikan Sony Said yaitu Muhamad Idin, mantan Camat Rote Timur.

Diceritakan Soudi Lian, dalam waktu dua hari seluruh dokumen selesai. Dia pun langsung ke Kantor Gubernur didampingi Mell Adoe. Tak sampai satu jam, rekomendasi sudah ditandatangani oleh Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi NTT.

“Minggu pagi saya mampir di rumah Ketua DPRD Kabupaten Kupang Pak Ruben Funay untuk minta tanda tangan beliau. Saya kemudian pamit dengan kalungan selimut Timor yang manis dari ibu Funay,” ungkap Lian.

Sehabis ibadah Minggu sore di Kupang, Soudi Lian langsung terbang ke Surabaya bertemu Bupati Iban Medah untuk menandatangani seluruh dokumen tersebut. Tepat pukul 11 malam Soudi kemudian pamit dan langsung menuju bandara.

Baca Juga:  Selama 18 Tahun Pemda Rote Ndao Salah Rayakan HUT Rote Ndao

Keesokan harinya, seluruh dokumen pembentukan Kabupaten Rote Ndao langsung diserahkan oleh Soudi Lian ke tangan Menteri Otonomi Daerah Ryaas Rasyid. Hubungan emosional Soudi dan Ryaas cukup mendalam.

Ketika Ryaas menjadi Rektor IIP, Soudi adalah Ketua Senat Mahasiswa. Tidak sebatas itu, Ryaas juga menjadi pembimbing dan promotor sejak Soudi di Program S1 dan Magister Institut Ilmu Politik Jakarta. Bahkan keduanya banyak terlibat dalam diskusi baik formal maupun informal.

“Saya gugah hatinya. Saya bilang hadiah sepanjang masa yang saya minta dari bapak adalah persembahkanlah kepada kaum keluarga di tempat kampung kelahiran saya sebuah kabupaten yaitu Kabupaten Rote Ndao sebagai pagar selatan nusantara,” ujar Soudi.

Dalam waktu relatif singkat, dokumen usulan Kabupaten Rote Ndao sudah sampai di Senayan, tepatnya di Komisi II DPR RI yang diketuai oleh Ferry Mursydan Baldan. Untuk menguji kelayakan proposal, dibentuklah Dewan Pakar yang direkrut dari para guru besar perguruan tinggi dan berhimpun di Hotel Wisata Kebun Kacang, Jakarta Pusat.

Menurut Soudi, saat itu Bupati Kupang Ibrahim Agustinus Medah tampil begitu prima dan dengan kecerdasan yang tidak biasa. Medah mempertahankan poposal pembentukan Kabupaten Rote Ndao di hadapan Dewan Pakar.

Hasilnya, dalam sidang yang dipimpin oleh Guritno di Ruang Sidang DPR RI Senayan Jakarta pada tanggal 10 April 2002, palu pun diketuk. Rote Ndao resmi menjadi kabupaten.

Hari itu, tanggal 10 April 2002, seluruh pejuang dari panitia Rote, Kupang dan Jakarta serta masyarakat perantauan Rote Ndao se-Jabodetabek bersama Bupati Kupang dan para sesepuh merayakan hari sukacita dengan ibadah syukur di Hotel Kemang.

Sofie Nggebu selaku Ketua Yayasan Putri Mata Air mengemas acara syukuran tersebut dengan nuansa adat budaya Rote. Sementara Firman Tuhan disampaikan oleh Pdt. Jans Jeferson. Bupati Iban Medah menyampaikan pidato yang disambut dengan tepuk tangan gemuruh.

Terbitlah Undang-undang Nomor 9 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 yang ditandatangani langsung oleh Presiden RI saat itu Megawati Soekarno Putri dan dinyatakan berlaku pada saat yang sama.

“Ketika saya dan El Ndun menjemput dokumen resmi Undang-undang No. 9 Tahun 2002 itu di Sekretariat Perundang-undangan 2, Sekretariat Negara Medan Merdeka Utara, tangan kami gemetar mencium dokumen bersejarah itu sambil meneteskan air mata,” kata Soudi.

Tanggal 10 April 2002

Melihat fakta selama ini bahwa hari ulang tahun Kabupaten Rote Ndao dirayakan pada 2 Juli, menurut Soudi adalah sangat keliru. Tanggal 2 Juli sebenarnya merupakan tanggal dimana Asisten II Setda Kabupaten Kupang, Christian Nehemia Dillak dilantik sebagai Penjabat Bupati Rote Ndao.

“Tanggal 2 Juli 2002 itu Gubernur Piet Tallo dan para pejabat provinsi, Bupati Iban Medah dan pejabat kabupaten hadir. Panitia Kupang dan orang Rote di Kupang turun secara beramai-ramai,” ungkap Soudi.

Dari panitia Jakarta, jelas Soudi, dirinya bersama Agus Tupu, Yes Pella, Sofie Nggebu, Lerry Rupidara, Yos Rote, Obbie Messakh ikut hadir di Ba’a. Dan untuk pertama kalinya pesta semeriah itu digelar di Rote.

Kerena itu, dalam berbagai kesempatan, Soudi selalu mengatakan untuk sepatutnya meluruskan kembali cerita sejarah terbentuknya Kabupaten Rote Ndao yang sesungguhnya.

“Apa susahnya kalau perayaan hari ulang tahun pembentukan Kabupaten Rote Ndao diselenggarakan pada tanggal 10 April,” kata Soudi.

(*/rnc)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed