oleh

Kuasa Hukum Sebut yang Dibagi-bagikan Jonas Salean bukan Tanah Pemkot

Kupang, RNC – Mantan Wali Kota Kupang, Jonas Salean kini sudah jadi terdakwa dan segera menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang pada 3 November mendatang. Namun, kuasa hukumnya menyatakan tidak tepat Jonas dijadikan tersangka.

Dalam konferensi pers di Resto Celebes, Jumat (30/10/2020), kuasa hukum Jonas Salean, Yanto Ekon mengatakan tidak ada bukti kliennya membagi-bagikan aset tanah milik Pemkot Kupang untuk pejabat, anggota DPRD Kota Kupang, maupun ASN dan PTT.

Yanto menjelaskan ada bukti Surat Keputusan Bupati sebagai Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor 246/SKEP/Hk/1994 tanggal 1 Juni 1994 tentang persetujuan pelepasan hak atas tanah-tanah yang dikuasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kupang, diterbitkan berdasarkan Surat Pemerintah Dalam Negeri Nomor 593/3342/PUOD, tanggal 08 Oktober 1984 tentang persetujuan prinsip pelepasan tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga dengan mendapatkan ganti kerugian.

BACA JUGA: Minggu Depan, Jonas Salean Jalani Sidang di Pengadilan Tipikor

Dalam surat itu, kata dia, tertulis 8 bidang tanah yang dikuasi oleh Pemda Tk. II Kupang yang terdaftar atas nama pemerintah daerah/Kota Admisistratif Kupang, telah dikapling sesuai dengan rencana tata Kota Kupang dan sudah diberikan kepada PNS, anggota ABRI dan Institusi Pemerintah/Swasta yang membutuhkan tanah untuk pembangunan.

Dalam lampiran Surat Keputusan Bupati KDH Tk. II Kupang Nomor 246/SKEP/HK/1994, tanggal 01 Juni 1994 tersebut termuat 8 bidang tanah hak pakai atas nama pemerintah daerah/Kota Administratif Kupang. Salah satunya sertifikat hak pakai Nomor 5/Desa Kelapa Lima/1981 seluas 770.800 m2. Sedangkan 7 bidang tanah lainnya adalah tanah sertifikat hak pakai nomor 3,4,6,7 dan 8 di Kelurahan Kelapa Lima ditambah tanah sertifikat hak pakai nomor 293 di Kelurahan Namosain dan 294 di Kelurahan Nunbaun Sabu.

Dengan demikian, kata Yanto, dalam pelepasan Hak Pakai atas tanah seluas 770.800 m2 dalam sertifikat hak pakai No.5/Desa Kelapa Lima/1981 oleh Bupati KDH TK.II Kupang selaku pemegang hak, maka menurut Pasal 55 ayat (1) huruf c, PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha (HGU), HGB dan hak pakai atas tanah yang menetapkan “Hapusnya hak pakai karena dilepaskan secara sukarela oleh pemegang hak sebelum jangka waktu berakhir”.

BACA JUGA: Kuasa Hukum Nilai Pengadilan Tipikor Tak Punya Kewenangan Sidangkan Jonas Salean

Hal inilah mengakibatkan tanah seluas 770.800 m2 termasuk 20.068 m2 dalam sertifikat hak pakai No.5 yang dikaplingkan dan dibagi-bagi oleh terdakwa Jonas Salean pada tahun 2016-2017, bukan merupakan barang milik Pemerintah Daerah Kota Kupang melainkan merupakan tanah milik negara sejak tanggal tanggal 01 Juni 1994.

“Dengan demikian tanah seluas tersbut, dalam sertifikat HP No.5/kelapa Lima/1981 yang telah dilepaskan oleh Bupati KDH TK. II Kupang selaku Pemegang Hak sejak tanggal 01 Juni 1994 telah diduduki oleh ribuan penduduk dengan berbagai bangunan. Salah satu bangunan yakni Gedung kantor Klasis GMIT Kota Kupang, karena dikaplingkan dan dibagikan oleh Pemkot Kupang dari periode ke periode pemerintahan berjalan,” ucap Yanto.
(rnc04)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed