oleh

Temui Menko PMK, PP GMKI Bawa Isu Stunting, Busung Lapar, BPJS hingga Kasus-kasus Intoleransi

Sabun Herbal Cyrus

Jakarta, RNC – PP GMKI dipimpin Ketua Umum Korneles Galanjinjinay diterima Muhajir Effendy (menko PMK) di Jalan Merdeka Barat No. 3 Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (19/11/2019).

Pertemuan yang dilakukan pengurus GMKI dengan Menko PMK sudah sering dilakukan saat Muhajir Effendy menjabat Mendikbud. Kali ini adalah pertemuan pertama setelah menjabat Menko PMK. Pertemuan yang berlangsung sekitar empat puluh lima (45) menit membahas seputar isu dan persoalan seperti stunting, busung lapar, kekerasan perempuan dan anak, BPJS, intoleransi, pembinaan pemuda, ekosistem pendidikan nasional.

Muhajir Effendy menyampaikan terima kasih atas kontribusi GMKI yang tetap setia melakukan kajian dan memberikan masukan-masukan akan penyelesaian persoalan-persoalan di Negara ini. Termasuk penyelesaian masalah kepastian pemenuhan kebutuhan dasar manusia. “Harapannya kita selalu sama-sama memaksimalkan potensi kita dan bisa berkoordinasi dan melakukan perbaikan di bangsa ini khususnya dalam menggalakkan revolusi mental,” kata Muhajir.

“Dulu kita sering jumpa saat menjabat sebagai Mendikbud tetapi tidak bisa berbuat banyak untuk menjawab masukan-masukan dari GMKI, karena itu diatur kementerian yang lain yang membidangi pemuda. Kita bersykur diberikan kesempatan di Kemenko PMK untuk bisa berbuat lebih banyak lagi. Sejak saya ditunjuk sebagai Menko PMK saya tegas mengatakan berkomitmen dan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar bangsa,” ujar Muhajir.

Ketua Umum GMKI Korneles Galanjinjinay mengatakan kebutuhan dasar manusia adalah hal yang paling utama dan urgen yang harus diselesaikan pemerintah. “Selama ini kami melihat belum ada suatu terobosan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Aspirasi rakyat kecil akan pemenuhan kebutuhan dasar belum sepenuhnya dipenuhi pemerintah,” kata Korneles.

Lebih lanjut, ia berharap Menko PMK yang baru, Muhajir Effendy yang berkompeten dan berpengalaman dapat menyelesaikan persolan kebutuhan dasar rakyat kecil, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan kebebasan beribadah dengan melakukan koordinasi, sinkronisasi kebijakan dan keputusan strategis antar kementerian. “Jangan ada kementerian/lembaga yang berjalan sendiri-sendiri. Harus terintegrasi program kebutuhan dasar di bawah Kemenko PMK. Dengan demikian, kebutuhan dasar sejak dalam kandungan sampai mati akan terpenuhi,” ujar Korneles.  Dalam pertemuan ini Menko PMK didampingi Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan Nyoman Shuida dan Sekretaris Kemenko PMK, Sani. (*/rnc)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed