oleh

Tertibkan Aset Daerah, Kajari dan Bupati Rote Ndao Teken MoU

Iklan Demokrat

Ba’a, RNC – Dalam rangka kerja sama penertiban, pemulihan dan penyeleseian masalah hukum terhadap barang milik daerah di Kabupaten Rote Ndao, telah dilaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao, I Wayan Wiradarma, SH., MH dengan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, dalam hal ini Bupati Paulina Haning-Bullu, SE.

Penandatangan MoU tersebut bertempat di Aula Kantor Bupati Rote Ndao, Rabu (17/11/ 2021).

Iklan Dimonium Air

Penandatanganan MoU ini dihadiri oleh Kepala Seksi (Kasie) Intel, Angga Ferdian dan Kasie Perdata dan Tata Usaha Negara, Kasie Datun, Mart Mahendra Sebayang, SH dan disaksikan oleh Wakil Bupati Rote Ndao, Drs. Stefanus M. Saek, SE M.Si dan Kepala Kantor  ATR/BPN Kabupaten Rote Ndao.

Kajari Rote Ndao, I Wayan Wiradarma, SH.,MH usai melakukan penandatanganan MoU, mengatakan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MoU antara Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dan Kajati NTT, Dr. Yulianto, SH, MH yang berlangsung pada Rabu (10/11/2021) lalu di Kupang.

Dengan dilakukannya penandatanganan MoU ini maka Kabupaten Rote Ndao merupakan kabupaten ketiga di NTT setelah Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Alor.

Wiradarma, menjelaskan, MoU tentang penertiban aset ini sangat strategis dan penting, karena merupakan upaya dari sebuah kegiataan penataan aset milik daerah. MoU ini juga mengatur tentang tim kerja sebagai pelaksana penertiban aset daerah yang diatur lebih rinci dalam MoU.

“Implementasi dari MoU ini tentunya ada tim kerja bersama yang dibentuk dengan legalitasnya,” ujar Wiradarma.

Ditambahkannya, sesuai arahan Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, semua badan dan kepala seksi dilibatkan dalam penyelesaian masalah barang daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
“Salah satu contoh; barang milik daerah yang telah dikuasai pihak lain, sebagai pemulihan kita dapat menggunakan instrumen intelijen untuk negosiasi atau lakukan upaya preventif terhadap pihak tersebut,” ungkap Kejari Rote Ndao.

Selanjutnya, apabila barang milik daerah itu ada disengketakan tentunya instrumen perdata dan tata usaha akan lakukan gugatan ke Pengadilan. Apabila penguasaan barang milik daerah oleh pihak lain itu berpotensi menimbulkan kerugian daerah, maka instrumen Pidana Khusus yang akan lakukan langkah represif.
dan apabila barang milik daerah tersebut di kuasai oleh pihak lain secara melawan hukum pidana, maka instrumen Pidana Umum yang akan menghadapinya.

Ia berharap semoga kerja sama tersebut dapat mewujudkan tertib administrasi dan jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap barang daerah Kabupaten Rote Ndao, serta dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah.

(rnc12)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed