oleh

Andre Koreh Terpilih jadi Ketua DPW PII NTT, Siap Bentuk PII di Seluruh NTT

Iklan Demokrat

Kupang, RNC – Dr. Ir. Andreas Wellem Koreh, M.T terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Provinsi NTT. Pemilihan tersebut berlangsung di aula Pasca Sarjana Undana Kupang, Sabtu (13/11/2021).

Usai pemilihan, kepada RakyatNTT.com Andre Koreh menegaskan, langkah awal yang akan dilakukan adalah konsolidasi organisasi. Upaya ini, kata Andre, dianggap penting agar PII bisa hadir di semua kabupaten se NTT. “Terima kasih atas kepercayaan bapak/ibu anggota PII, saya berharap kita terus berkomitmen agar PII bisa eksis di NTT. Ke depan, sesuai amanat Undang-undang No.14 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, maka profesi para insinyur harus benar – benar profesional di bidangnya. Mereka harus jadi anggota PII dan wajib mengantongi Surat Tanda Register Insinyur atau STRI, jika ingin melakukan usaha atau pekerjaan. Kita boleh ahli dalam berkendara, tapi kita wajib memiliki surat ijin mengemudi atau SIM yang diterbitkan oleh kepolisian. Sama dengan profesi dokter, dia boleh saja disebut dokter, tapi kalo mau buka praktek, maka dokter tersebut harus memiliki ijin,” tandas Andre.

Iklan Dimonium Air

Karena itu, kemitraan dengan pemerintah daerah, kata mantan Kadis PU NTT itu, harus dibangun untuk menyamakan persepsi supaya STRI menjadi sebuah keharusan dalam pengerjaan setiap proyek. “Kemitraan dengan pemerintah daerah perlu dibangun demi mendukung pembangunan di daerah ini.

“Ini jadi salah satu tantangan PII. Tapi demi keberlanjutan pembangunan di NTT, maka profesionalitas para insinyur yang sudah mengantongi STRI, menjadi taruhannya,” ungkap Andre.

Dr. Ir. Andi Hidayat Rizal, M.T. IPM ASEAN Eng, yang kemarin terpilih jadi Ketua PII Cabang Kupang. Menurutnya, STRI merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar oleh para insinyur yang bergerak di bidang jasa konstruksi. “Karena itu, saya mengimbau para insinyur yang ada di Kota Kupang, supaya bergabung di PII Kota Kupang. Ke depan kita akan melakukan pendataan, karena sanksi administrasi juga diatur dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2014, tentang Keinsinyuran,” tegas Andi Hidayat Risal. (rnc14)

Baca Juga:  Wali Kota Jeriko Minta Para Insinyur Bantu Penataan Wajah Kota Kupang

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed