oleh

Pemprov Mau Pinjam Rp 1,5 Triliun Lagi, Golkar Minta Penjelasan Gubernur VBL

Kupang, RNC – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT meminta Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat menjelaskan angka Rp 1,5 triliun yang tercantum pada RAPBD bagian pembiayaan.

“Apakah angka tersebut seperti yang sudah ada dalam perjanjian pinjaman daerah? Dan apakah sudah ada naskah perjanjian pinjaman daerah?” kata juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT, Yohanes De Rosari saat membacakan pandangan umum terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi NTT Tahun 2021 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD NTT, Rabu (4/11/2020).

Menurut F-Golkar, sampai saat ini belum ada surat pemberitahuan kepada DPRD sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (5) Permenkeu Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah.

Disebutkan De Rosari, Fraksi Partai Golkar memendang perlu penjelasan Gubernur mengingat permohonan pinjaman dana PEN bisa disetujui dan bisa juga ditolak sesuai ketentuan Pasal 13 Permenkeu Nomor 105/PMK.07/2020.

Fraksi Partai Golkar juga menyebutkan, kegiatan prioritas dengan dana pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) perlu diberikan simulasi, antara lain pengembangan kerapu, pengembangan porang, dan pengembangan ternak yang menggambarkan bagaimana proses dan hasil bisa diukur pada akhir kegiatan 2021.

“Contoh pengembangan kerapu tahun 2020 bisa disimulasikan agar memberikan kepastian sistem perencanaan kinerja. Karena anggaran kita mencerminkan kinerja, maka input, output, outcome, benefit dan impact harus jelas dan tegas terukur terutama aspek output program atau kegiatan,” sebut jubir De Rosari.

Fraksi Partai Golkar yang diketuai oleh Drs. Hugo Rehi Kalembu, M.Si dan sekretaris H. Ir. Mohammad Ansor ini mengatakan, terhadap belanja yang bersumber dari dana pinjaman PEN sebesar Rp 1,5 triliun, pemerintah perlu mengevaluasi secara komprehensif penggunaan dana Covid-19 melalui refocusing dan realokasi dana dalam APBD tahun anggaran 2020, khususnya di bidang pemberdayaan ekonomi sebesar Rp 600 miliar.
“Hasil evaluasi ini akan menjadi pedoman dalam perencanaan dan pemanfaatan dana pinjaman PEN Tahun 2021, khusus terkait program PEN bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan yang memperoleh porsi anggaran cukup besar,” kata De Rosari.

Fraksi Partai Golkar berharap pemerintah dapat melakukan diversifikasi jenis komoditas (tidak hanya fokus pada jagung, ikan terapu, sapi, kambing, babi dan porang saja), tetapi dengan memperhatikan keunggulan komparatif pada suatu wilayah atau kabupaten, sehingga dampak ekonominya tidak hanya terpusat pada beberapa komoditas atau wilayah tertentu tetapi menyebar pada beberapa kabupaten dan kota.

BACA JUGA: Gubernur VBL Apresiasi Upaya Pemkot Wujudkan Kota Modern

Ia menambahkan, jika evaluasi dilakukan optimal maka target dari dukungan pemerintah pusat dengan memberikan pinjaman PEN dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat terdampak Covid-19 dapat tercapai dan dirasakan juga oleh sebagian besar masyarakat NTT.

Ditambahkan De Roasari, jika dicermati lebih lanjut pola pemanfaatan dana pinjaman PEN sejumlah Rp 1,5 T seperti terdapat dalam Nota Keuangan, seluruh dana dikelola secara konvensional oleh perangkat daerah yang menangani infrastruktur dan bidang kemakmuran seperti perikanan, peternakan, kehutanan, dan pertanian tanaman pangan. “Pertanyaannya adalah apakah OPD yang menangani dana pinjaman PEN yang merupakan investasi dapat mendatangkan profit untuk menutup pokok pinjaman PEN sebesar Rp 150 miliar tersebut di atas setiap tahunnya, mengingat tupoksi birokrasi adalah pelayanan publik, sementara dana pinjaman PEN bersifat investasi dengan orientasi profit sehingga mendapatkan margin kuntungan yang cukup untuk menutupi cicilan utang sebesar Rp 150 miliar per tahun,” katanya.

Sidang paripurna itu dipimpin Ketua DPRD NTT, Ir. Emiliana J. Nomleni dan didampingi Wakil Ketua, Dr. Inche D. P Sayuna dan Aloisius Lado Madi dan dihadiri Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, Sekda Ben Polo Maing serta seluruh pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT. (*/rnc)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed