SoE, RNC - Buntut laporan Direktris PDAM SoE terhadap warga Desa Bonle’u di Polres TTS mendapat tanggapan serius dari Wakil Bupati (Wabup) TTS, Jhony Army Konay. Konay memerintahkan Direktris PDAM untuk mencabut laporan tersebut. Jika tidak, ia akan dicopot.
” Saya perintahkan segera cabut laporan itu, atau saya cabut dari jabatannya,” tegas Wabup Army Konay dalam rapat klarifikasi di ruang komisi II DPRD TTS, Senin (31/5/2026).
Dalam rapat klarifikasi tersebut, hadir pula pihak PDAM SoE, namun Direktur PDAM SoE tidak menghadiri rapat tersebut lantaran dikabarkan sedang berada di Kecamatan Oenino.
Wabup Konay sangat menyesalkan sikap yang diambil oleh Direktris PDAM, Lely. Menurutnya, Lely terlalu gegabah dan tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengannya sebelum mengambil sikap.
Dirinya sama sekali tak mengetahui ada laporan polisi sebagai dampak dari penutupan sumber mata air Bonle’u. ” Saya sangat sesalkan, kenapa tidak ada koordinasi dengan saya. Direktur PDAM Soe harus tahu etika juga. Saya ini wakil bupati. Saya justru tahu dari media. Saya sangat sesalkan hal ini,” ujar Wabup Army dengan nada kesal.
Pimpinan Komisi II DPRD Kabupaten TTS bersama sejumlah anggota komisi II yang hadir dalam rapat klarifikasi itu turut menyesalkan sikap dari PDAM dan Pemda TTS. Penyesalan itu disampaikan oleh Ketua Komisi II, Imanuel Olin, wakil ketua komisi II, Melianus Bana, Anggota Komisi II, Antoneta Nenabu, Dominggus Beikliu dan Samuel Sanam. Hanya satu orang anggota komisi II dari Fraksi Golkar, yakni Lorens Jehau yang mendukung proses hukum terhadap warga Bonle’u.
Menurut mereka, proses hukum bukan solusi terhadap penutupan sumber air Bonle’u. Pemda harusnya melakukan langkah persuasif, bukannya mempolisikan warga Bonle’u atas sikap mereka yang merupakan ungkapan kekecewaan.
Karena itu, dalam minggu ini, DPRD TTS bersama Pemda akan mendatangi warga Bonle’u untuk melakukan dialog.
“Kamis kita sama-sama dengan pemda TTS turun ke Bonleu untuk berdialog dengan masyarakat. Hal ini guna menyelesaikan masalah penutupan sumber mata air Bonleu,” ungkap Ketua Komisi II DPRD TTS, Imanuel Olin.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada Minggu (30/5/2026), warga Desa Bonle’u yang bersama amaf dan meob menutup sumber air Bonle’u yang merupakan sumber air terbesar yang dimiliki PDAM SoE.
Sebanyak 97 warga Bonle’u hadir dalam penutupan sumber air itu yang dawali dengan ritual adat. Warga menuntut agar Pemerintah segera menepati janji kepada warga Bonle’u pada tahun 1996 silam.
Kelima item tuntutan warga yaitu, pertama, pembangunan jalan aspal (Hotmix) dari Saubalan ke Desa Bonle’u. Kedua, pembangunan jembatan. Ketiga perluasan jaringan listrik bagi masyarakat Desa Bonle’u yang belum menikmati listrik, pengembalian 10 persen dan poin kelima, jika Pemda Kabupaten TTS tidak menghendaki maka jaringan pipa yang melintasi tanah warga Bonle’u segera dicabut.
Direktris PDAM SoE, Lily Hayer yang dikonfirmasi terkait permintaan masyarakat Bonleu agar pihak PDAM Soe segera mencabut pipa PDAM Soe, justru meminta dukungan dan doa agar masalah tersebut bisa segera selesai. Namun anehnya, di sisi lain, dirinya ditemani sejumlah pejabat Pemda TTS justru mempolisikan masyarakat Bonleu. (rnc21)
