oleh

Wali Kota Jeriko Tegaskan Birokrasi Wajib Bebas Korupsi dan Tulus Melayani

Kupang, RNC – Wali Kota Kupang, Dr. Jefri Riwu Kore (Jeriko) mengajak seluruh pimpinan perangkat daerah dapat terlibat mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dalam tubuh Pemerintah Kota Kupang.

Hal ini diutarakannya saat acara Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), yang digelar di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, Kamis (5/11/2020) siang.

Diketahui, pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBP di lingkungan Pemkot Kupang adalah implementasi dari Permenpan No.10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permen No: 52 tahun 2015, tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju daerah bebas dari korupsi dan penerapan birokrasi bersih, dengan bertujuan untuk menciptakan lingkungan birokrasi yang bebas berproduksi bersih dan melayani.

Jeriko-sapaan akrab Wali Kota Kupang-menjelaskan, zona integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi khusunya dalam mencegah korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

BACA JUGA: Wali Kota Jeriko Apresiasi Grab yang Siapkan Proteksi untuk Penumpang

“Oleh karena itu pencanangan ini adalah langkah awal untuk menyukseskan reformasi birokrasi dengan melakukan penataan yang baik, efektif dan efisien,” katanya.

Menurutnya, Pemkot harus berhasil dalam menerapkan zona integritas pada masing-masing aparatur. Perlu ada peran maksimal dalam meningkatkan kapasitas dan integritas dalam organisasi. Dengan demikian secara langsung telah memenuhi syarat dari perubahan diri reformasi birokrasi yang diamanatkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

“Diharapakan kepada setiap perangkat daerah harus memiliki akuntabilitas, kualitas, kredibilitas paling baik, sehingga layanan makin menjadi yang terbaik, tuntas serta terukur,” kata mantan Anggota Komisi X DPR RI ini.

Oleh karena itu, melakukan pencanangan zona integritas merupakan bentuk pernyataan pemerintah daerah bahwa perangkat daerah harus menyiapkan rencana aksi yang konkrit, sesuai Permenpan No. 10 tahun 2019.

(rnc04)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed