oleh

Atasi Kekeringan, DPRD Minta Pemkab TTS Buat Penghijauan dan Jebakan Air

Iklan Covid Walikota Kupang

Kupang, RNC – Air bersih di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) akhir-akhir ini menjadi polemik. Banyak keluhan masyarakat karena mengalami kekeringan di musim kemarau. DPRD pun buka suara.

Hingga saat ini, yang dilakukan pemerintah daerah setempat adalah membangun sumur bor. Sementara masih ada sejumlah sumber air baku permukaan yang belum dimaksimalkan.

Iklan Dimonium Air

Untuk diketahui, sejumlah air permukaan yang memiliki potensi untuk dikelola dan bisa memenuhi kebutuhan warga seperti sumber air Oehala di Mollo Selatan, Meokono di Kota SoE, Nulle di Amanuban Barat dan Bonleu di Fatumnasi. Sumber air permukaan ini bisa memenuhi kebutuhan warga di musim kemarau.

Kepada RakyatNTT.com, Kamis (10/3/2021) di Hotel Neo Aston Kupang, Wakil Ketua DPRD TTS, Religius Usfunan mengatakan pembangunan sumur bor saat ini tidak diikuti dengan pemeliharaan lingkungan untuk menjaga kestabilan air bawah tanah.

BACA JUGA: Di TTS, Ayah Tewas Gantung Diri setelah Bunuh Anak Kandung

Oleh karena itu, sebagai pimpinan lembaga legislatif, Religius menyampaikan DPRD telah merekomendasikan kepada Pemkab agar membuat program penghijauan. Selain itu, mengajak masyarakat untuk membuat jebakan air hujan, sehingga dengan sendirinya ada ketersediaan air di musim kemarau.

“Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, PRKP Bidang SDA dan PDAM, langkah-langkah yang harus dilakukan, kita jangan meremehkan upaya reboisasi, pemeliharaan terhadap sumber-sumber mata air itu menjadi penting dan wajib,” ungkapnya.

Sementara itu, berkaitan dengan inovasi pengelolaan air baku permukaan, ia mengakui TTS memiliki potensi air permukaan yang cukup besar. Setiap kecamatan maupun desa memiliki sumber air namun nampak tak dikelola secara baik. Untuk itu, DPRD mendorong Pemkab agar membentuk Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan air baku permukaan.

Baca Juga:  WVI Distribusikan Bantuan untuk Penyintas Bencana di NTT Selama 3 Bulan

“Kita (DPRD) sementara dorong untuk harus ada Perda-nya dulu untuk pengelolaan air permukaan, sehingga ketika itu dilakukan dan dilaksanakan paling tidak ada regulasi yang melindungi,” pungkasnya. (rnc04)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed