oleh

UKPBJ Gagal Lelang, Warga Niukbaun Terancam Tak Bisa Nikmati Jalan Aspal

Oelamasi, RNC – Sejumlah pekerjaan fisik dan non fisik bagi 166 desa dan 17 kelurahan di Kabupaten Kupang telah dilaksanakan pengerjaanya, namun ada beberapa di antaranya belum bisa dilaksanakan dan masih terkatung-katung akibat gagal lelang.

Satu di antara pekerjaan fisik yang diketahui gagal lelang oleh Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ) pimpinan Frans Taloen yakni pekerjaan peningkatan jalan di Niukbaun, Kecamatan Amarasi Barat senilai Rp 850 juta.

Menyinggung soal gagal lelang pekerjaan peningkatan jalan Niukbaun ini, Ketua Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Frans Taloen kepada awak media di ruang kerjanya, Rabu (21/10/2020) membenarkannya.

BACA JUGA: Gapoktan Muda Mandiri Oesao Hadirkan Jajanan Serba Jagung

Menurut dia, soal pekerjaan Niukbaun sebenarnya sudah berjalan, tetapi yang berhak putuskan adalah pihak Dinas Pekerjaan Umum selaku pemilik pekerjaan tersebut.

“Kalau soal sistim jadi sistim begini, sistim ini kan ketika kita lelang kalau ada sanggah-banding maka kita hentikan. Ketika mau berproses ulang pasti akan masuk sistim lagi, nah ketika masuk sistim ini yang mereka setelah dapat ini mereka akan tindaklanjut terhadap proses, apakah proses itu, bila langsung dilanjutkan atau ada kendala lain terkait dengan sistim bisa saja kita lanjut, bisa saja kami hentikan baru bisa berproses ulang,” ujar Frans.

Ia mengatakan pihaknya tidak punya kewenangan lebih jauh soal penentuan pemenang. Dirinya juga meminta maaf kepada awak media karena tidak menghafal 4 tahapan proses pelelangan.

“Itu kewenangan ada di dia (Kadis PUPR) untuk menyatakan gagal atau tidak, alasan dia menerima sanggahan yang disampaikan penyanggah, iya menerima hanya beliau tidak mengatakan dilanjutkan dengan cara apa. Nah, karena memang seharusnya TPK yang terkait dengan itu kan setelah menyatakan gagal lelang dikembalikan ke kami. Ketika di kami yang tadi saya lelang ada empat hal, empat hal itu minta maaf saya tidak hafal tapi di antaranya adalah pemasukan penawaran lelang atau dilanjutkan atau tender ulang, “bebernya.

Kalau pemasukan ulang, maka, jelas dia, peserta lelang pastinya akan upload ulang berkas yang baru, tetapi kalau dilanjutkan, maka berkas tidak perlu dikasih masuk karena tinggal yang sudah ada ditunjuk sebagai pemenang itu yang diusulkan untuk melaksanakan pekerjaan.

Menurutnya, persoalan ini murni ketidakseriusan Kadis PUPR Kabupaten Kupang, Jhony Namseo soal pekerjaan jalan tersebut. “Memang sudah ada proses dan sudah ada pemenang namun oleh peserta lelang ada yang sanggah sampai dengan sanggah banding. Nah, ketika sanggah banding, di situ karena sanggah banding itu ditujukan ke Kepala Dinas, kepada pemilik proyek dalam hal ini Dinas PU sehingga beliau menyatakan bahwa itu gagal lelang namun tidak menyebutkan gagal lelang jadi tindaklanjut seperti apa, bisa penawaran ulang atau lelang ulang,” ungkap Frans.

Saat ini bawahannya, yakni pokja sementara memikirkan cara dan rumusan tepat guna untuk mendapatkan solusi. “Dan karena itu hari ini (Rabu 21/10/2020) mereka ada rapat sama-sama hasil lelang mereka itukan mengatakan bahwa surat yang disampaikan kepada Kepala Dinas, SKP terhadap pemenang tidak ada, ternyata ada. Nah, terhadap ini Pokja akan mengambil keputusan apa yang harus mereka lakukan sehingga hari ini mereka lagi bahas itu kalau hasilnya ada kita akan sampaikan,” tambahnya.

BACA JUGA: Polsek Kupang Tengah Bersama TNI Rutin Razia Masker di Jalan Timor Raya

Terpisah, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kupang, Jhony Namseo dihubungi via Telepon mengatakan apa yang dilontarkan Frans Taloen itu amat baik namun sebagai seorang pejabat wajarnya secara etika tidak boleh mengumbar dan menyerang pihak lain di media dan utamakan koordinasi dengan cara yang lebih bijak.

“Sebaiknya pak Frans koordinasi. Saya tidak marah, yang pak Frans omong di wartawan itu mungkin (benar), tapi bisa juga tidak. Contohnya pak Kabag juga pernah janji di media bahwa soal pekerjaan jalan tersebut tanggal 29 September sudah ada pemenang, tapi buktinya sekarang pak Frans bilang lain lagi. Jadi hari Senin baru kita jabarkan proses dan mekanismenya sesuai ketentuan secara lengkap saja,” ujar Jhony. (rnc08)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed