oleh

Dewan Sinyalir Ada Mafia dalam Proses Lelang Proyek Jalan Niukban

Oelamasi, RNC – Dua kali sudah lelang pekerjaan peningkatan jalan sepanjang 1 Km di Niukbaun, Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, senilai Rp 850 juta oleh Unit Kelompok Pengadaan Batang dan Jasa (UKPBJ) pimpinan Frans Taloen gagal total.

Terkait gagal lelang proyek jalan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Daniel Taimenas (DT) kepada awak media di Oelamasi, Rabu (4/10/2020) mengatakan diduga adanya mafia proyek di tubuh Unit Kelompok Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) dan PUPR Kabupaten Kupang.

“Kita akan membawa ke pihak berwajib. Ada apa, ada apa? Dan di balik ini ada kepentingan sapa di situ? Kenapa harus digagalkan? Kan ini hanya untuk kepentingan rakyat. Anggarannya juga sudah ditetapkan dan saya tahu karena palunya saya yang ketuk,” kata Daniel.

BACA JUGA: UKPBJ Gagal Lelang, Warga Niukbaun Terancam Tak Bisa Nikmati Jalan Aspal

Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Kupang ini, meminta dengan tegas pemerintah segera mencopot oknum di balik proses pelelangan jalan Niukbaun, sehingga persoalan ini tidak akan terulang kembali dan mengorbankan banyak orang. Apalagi, lanjut dia, masih ada oknum yang ikut bermain dalam proses gagal lelang dan secara terbuka telah mengumbar janji akan menyelesaikan proses lelang karena sudah ada pemenang tender jalan Niukbaun pada 29 September 2020.

“Katanya sudah ada pemenang tender dan akan berkontrak pada 29 September. Sepertinya ada kongkalikong dan ini tidak efektif sehingga sekali lagi saya sebagai pimpinan DPR minta pak Bupati segera memberikan sanksi tegas,” tandas Daniel.

Ia mengaku sudah 4 kali menyampaikan persoalan gagal lelang jalan Niukbaun ini ke Bupati Kupang Korinus Masneno. “Saya tidak main-main lagi dan saya minta supaya ada yang akan coba bermain di Pokja maka saya akan usulkan ke Bupati untuk dimutasi, jangan coba main-main. kalau tidak saya akan bawa ke ranah hukum karena anggaranya sudah saya ketok dan nomenklaturnya sudah jelas. Kalau memang tidak ditindaklanjuti lagi DPRD akan Pansus untuk dibawa ke ranah hukum. Jangan coba main-main. Itu uang rakyat bukan uang Ketua DPRD dan Bupati Kupang,” tegasnnya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah pekerjaan fisik dan nonfisik bagi 166 desa dan 17 kelurahan di Kabupaten Kupang telah dilaksanakan pengerjaanya, namun ada beberapa di antaranya belum bisa dilaksanakan dan masih terkatung-katung akibat gagal lelang.

Satu di antara pekerjaan fisk yang diketahui gagal lelang oleh Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ) pimpinan Frans Taloen yakni pekerjaan Peningkatan Jalan di Niukbaun, Kecamatan Amarasi Barat senilai Rp 850 juta.

Menyinggung soal gagal lelang pekerjaan peningkatan jalan Niukbaun ini, Ketua Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Frans Taloen kepada awak media di ruang kerjanya, Rabu (21/10/2020) mengakui kegagalan tersebut.

Menurut dia, soal pekerjaan Niukbaun sebenarnya sudah berjalan akan tetapi yang berhak putuskan adalah pihak Dinas Pekerjaan Umum selaku pemilik pekerjaan tersebut.

“Kalau soal sistim jadi sistim begini, sistim ini kan ketika kita lelang kalau ada sanggah-banding maka kita hentikan. Ketika mau berproses ulang pasti akan masuk sistim lagi, nah ketika masuk sistim ini yang mereka setelah dapat ini mereka akan tindaklanjut terhadap proses, apakah proses itu, bila langsung dilanjutkan atau ada kendala lain terkait dengan sistim bisa saja kita lanjut, bisa saja kami hentikan baru bisa berproses ulang,” ujar Frans.

Dilanjutkan Frans, pihaknya tidak punya kewenangan lebih jauh soal penentuan pemenang. Dirinya juga meminta maaf kepada awak media karena tidak menghafal 4 tahapan proses pelelangan.

“Itu kewenangan ada di dia (Kadis PUPR) untuk menyatakan gagal atau tidak, alasan dia menerima sanggahan yang disampaikan penyanggah, iya menerima hanya beliau tidak mengatakan dilanjutkan dengan cara apa. Nah, karena memang seharusnya TPK yang terkait dengan itu kan setelah menyatakan gagal lelang dikembalikan ke kami. Ketika di kami yang tadi saya lelang ada empat hal, empat hal itu minta maaf saya tidak hafal tapi diantaranya adalah pemasukan penawaran lelang atau dilanjutkan atau tender ulang,” bebernya.

Kalau pemasukan ulang, maka jelas dia peserta lelang pastinya akan upload ulang berkas yang baru akan tetapi kalau dilanjutkan, maka berkas tidak perlu dikasih masuk karena tinggal yang sudah ditunjuk sebagai pemenang itu yang diusulkan untuk dia melaksanakan pekerjaan.

Lebih awal frans membeberkan persoalan ini murni katidakseriusnya Kadis PUPR Kabupaten Kupang, Jhony Namseo soal pekerjaan jalan tersebut.

“Memang sudah ada proses dan sudah ada pemenang namun oleh peserta lelang ada yang sanggah sampai dengan sanggah banding. Nah, ketika sanggah banding, di situ karena sanggah banding itu ditujukan ke Kepala Dinas, kepada pemilik proyek dalam hal ini Dinas PU sehingga beliau menyatakan bahwa itu gagal lelang namun tidak menyebutkan gagal lelang jadi tindaklanjut seperti apa, bisa penawaran ulang atau lelang ulang,” ungkap Frans.

Menurut Frans lagi, bawahannya, yakni pokja, sementara memikirkan cara dan rumusan tepat guna untuk mendapatkan solusi.

(rnc08)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed