Kupang, RNC – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Pergerakan Pelajar Indonesia Raya (Parindra NTT) menilai Bupati Sabu Raijua, Nikodemus Rihi Heke gagal membangun Kabupaten Sabu Raijua.
Alasannya, banyak proyek mangkrak di mana-mana. Pernyataan ini disampaikan Sekretaris DPD Parindra Provinsi NTT, Yohanis Puling Tang, SP beberapa waktu lalu di Kupang.
BACA JUGA: Bupati Sarai Resmikan Gedung Kantor Camat Sabu Timur Senilai Rp 2,4 Miliar
Ia menilai faktor kegagalan Bupati Nikodemus disebabkan karena beberapa hal, yakni pihak ketiga kabur dengan membawa lari uang atau APBD Sabu Raijua, PAD yang terus menurun sejak 2017-2019, tingkat kemiskinan yang tinggi berdasarkan data BPS Januari 2020, serta berbagai persoalan pelik yang belum terselesaikan. Padahal sudah 2 periode ia memimpin Sabu Raijua.
Oleh sebab itu, ia menuntut agar Bupati Sabu Raijua bertanggung jawab atas semua pembangunan yang mangkrak di Sabu Raijua. “Bupati yang akan mengakhiri masa jabatannya pada bulan September 2020 harus bertanggung jawab atas pembangunan yang mangkrak di Sabu Raijua,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia membeberkan sejumlah proyek mangkrak di Sabu Raijua, seperti pembangunan Kantor DPRD Sabu Raijua, pembangunan Gedung Olahraga (GOR), 2 kantor SKPD, proyek rumah pandai besi, pembangunan jalan raya, termasuk pabrik rumput laut dan pabrik air mineral serta pabrik es yang menelan anggaran miliaran rupiah. Semua proyek ini mubazir.
Yohanis menyebutkan semua pembangunan itu adalah hasil kerja Mandiri Jilid I dan II. Oleh karena itu, bupati yang adalah pemegang kekuasaan tertinggi bidang eksekutif, haru bertanggung jawab. “Pak bupati Nikodemus Rihi Heke sebelum mengakhiri masa jabatannya, kita minta harus bertanggung jawab atas semua pembangunan yang mangkrak itu karena biar bagaimana pun itu adalah hasil kerja beliau sebagai wakil bersama Pak Marten sebagai bupati,” tambahnya.
BACA JUGA: Cegah Covid-19, Pemkab Sabu Raijua Pangkas 50% Anggaran Per OPD
Yohanis mempertanyakan status pembangunan gedung dan jalan yang mangkrak tersebut, apakah dihentikan atau dilanjutkan. Kemudian bagaimana dengan kelanjutan pengoperasian pabrik rumput laut dan pabrik air mineral, serta pabrik es yang sudah mubazir itu. “Jika memang ada unsur korupsi harus tegas dan proses hukum. Bupati jangan jadi Pilatus dan terkesan cuci tangan lalu meninggalkan warisan yang mangkrak dan mubazir kasian nasib masyarakat Sabu Raijua,” katanya lagi.
Ia juga meminta DPRD Sabu Raijua agar tegas meminta Bupati bertanggung jawab atas semua pembangunan yang mangkrak dan berbagai permasalahan yang ada di Sabu Raijua. “DPRD juga harus menjalankan fungsinya dengan baik dalam mengontrol jalannya pembangunan di Kabupaten Sabu Raijua,” pungkasnya. (*/rnc)
