oleh

Ekonomi Merosot, Golkar Kaji Penundaan Pemilu 2024

Jakarta, RNC – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar tengah mengkaji usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar agar Pemilu 2024 ditunda karena alasan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng menilai bahwa wacana perpanjangan masa jabatan presiden, seiring usulan Cak Imin, bukan hal tabu untuk dibahas. Menurut dia, selagi prosesnya dilakukan secara konstitusional, hal itu sah-sah saja.

“Yang tidak bisa diubah hanya kitab suci. Di luar itu, semua bisa diubah, asal melalui mekanisme konstitusi,” kata Mekeng dalam keterangannya, Jumat (25/2) dilansir CNNIndonesia.com.

“Kalau semua berhenti karena Pemilu, kan bahaya. Ekonomi akan lumpuh. Makanya wacana perpanjangan masa jabatan itu realistis dan rasional,” tutur Mekeng.

Dia menyebut, keinginan memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi karena seiring permintaan masyarakat yang disampaikan kepada Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, maupun kepada fraksi Golkar di DPR.

Sebagai partai politik, kata dia, pihaknya bertanggung jawab memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Tentu harus melibatkan semua Parpol di parlemen dan unsur DPD RI. Bagaimana sikap PDIP, Gerindra, PKB, Nasdem, Demokrat, PAN, PPP, PKS dan DPD RI. Golkar siap membahas sesuai mekanisme konstitusi,” katanya.

Di sisi lain, Mekeng menilai wacana memperpanjang masa jabatan presiden harus dilihat dari aspek ekonomi. Pihaknya khawatir ekonomi Indonesia justru terganggu atau defisit semakin dalam, jika tahun 2024 dilaksanakan Pemilu.

Anggota Komisi XI DPR itu berharap agar defisit APBN tak anjlok lebih dari 3 persen pada 2023 atau kembali sesuai dengan ketentuan UU Keuangan. Selama pandemi, defisit negara dibolehkan berada di bawah angka 3 persen, di samping pembiayaan negara yang banyak ditopang utang selama pandemi.

Baca Juga:  Daftar di PDIP, Jonas Pertegas Soal Kebersamaan dengan Alo Sukardan

Pada 2021, utang negara mencapai Rp1.100 triliun. Angkanya sempat turun pada 2022 menjadi Rp600 triliun. Ia ingin agar pada 2023, negara tak lagi utang untuk modal pembiayaan.

“Kalau sudah tidak boleh utang lagi, maka pemerintah harus jeli mencari penerimaan negara. Artinya, penerimaan pajak harus meningkat, investasi harus meningkat, Produk Domestik Bruto (PDB) harus naik,” ucapnya.

“Nanti kalau sudah ada hiruk-pikuk Pemilu 2024, bagaimana meningkatkan penerimaan negara. Pasti tersendat. Ini bahaya,” tambah Mekeng.

Sejumlah fraksi hingga kini telah menyatakan sikap soal usulan Cak Imin agar Pemilu ditunda. Dari 9 partai di parlemen, baru PKB dan PAN yang memberi dukungan. Sedangkan PKS, Demokrat, Nasdem, PDIP, menolak. Lalu, PPP dan Gerindra belum menyatakan sikap.

(*/cnn/rnc)

Download Apps RakyatNTT.com sekarang di https://rakyatntt.com

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *