oleh

Sidang Kasus Jonas, Ahli Sebut Pemindahan Aset Harus Persetujuan DPRD

Iklan Covid Walikota Kupang

Kupang, RNC – Status tanah kavling yang dibagikan mantan Wali Kota Kupang, Jonas Salean kepada 39 penerima pada tahun 2016-2017 merupakan aset yang dikuasai Pemerintah Kota Kupang.

Hal ini terungkap dalam keterangan saksi ahli Keuangan Negara Drs. Siswanto Sujanto DEA dalam sidang lanjutan terhada terdakwa Jonas Salean yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang, Senin (1/2/2021) pagi.

Iklan Dimonium Air

Pantauan RakyatNTT.com, Jaksa Penuntut Umum Herry Franklin dan Hendrik Tiip banyak bertanya kepada ahli terkait pengelolaan aset dan penerimaan pembiayaan BPHTP dari para penerima SK kavling saat melakukan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah kavling yang dibagikan terdakwa Jonas Salean saat menjabat wali kota.

BACA JUGA: Mantan Sekda Akui Bagi-bagi Tanah Pemkot tanpa Persetujuan DPRD

Saksi Ahli Keuangan Negara Drs. Siswanto menyampaikan bahwa untuk melakukan pengalihan atau pemindatanganan kepemilikan aset harus melalui kesepakatan bersama legislatif atau DPRD.

Menurutnya, tanah kavling yang dibagikan walaupun berdasar pada sertifikat hak pakai dari Pemerintah Kabupaten Kupang, namun sebagai kota definitif wajib melakukan pencatatan dan inventarisir sebab aset tersebut dikuasai.

Siswanto menjelaskan, terkait penerimaan keuangan dari proses penerbitan SK dan sertifikat pun harus berlandas pada asas hukum yang kuat yaitu atas izin rakyat atau perwakilan rakyat yakni DPRD. Selain itu, yang seharusnya melakukan inventarisasi seluruh barang yang dikuasai adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah. “Tingkat paling bawah itu, izin rakyat itu sangat penting. Oleh karena itu semua pemindahtanganan aset oleh pemerintah daerah melalui persetujuan lembaga legislatif,” jelas Siswanto.

“Bisa bapak sampaikan kepada kami siapa-siapa saja yang perlu menjadi pejabat pengelola aset dan diatur di mana?” tanya JPU Herry.

“Di daerah seperti dimaksud, yang memiliki kewenangan untuk mengelola aset adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah,” jawab Siswanto.

“Apakah wali kota mempunyai kewajiban untuk mencatat atau menginventarisir aset berupa tanah?” tanya Herry lagi.

“Mereka adalah presiden. Mereka adalah pemegang kekuasaan daerah di wilayah masing-masing,” jawab Siswanto.

“Apakah aset ini masih dikategorikan aset milik pemerintah kota madya? Alas haknya masih berupa sertifikat hak pakai, dan sertifikat hak pakai ini belum dicabut dan dihapuskan, bisa ahli berpendapat pada sidang ini?” tanya JPU Hendrik.

“Pastinya aset-aset yang sifatnya potensial, yang tentunya tidak dalam bentuk kepemilikan itu bisa digunakan daerah definitif dibahas dalam suatu kebijakan, tetapi oleh pemerintah daerah itu dicatat. Karena itu menjadi hak yang dikuasai, maka dari itu soal aset ada aset yang dimiliki dan aset yang dikuasai harus dicatat dalam aset,” jelas Siswanto.

Sementara itu, terkait biaya yang diberikan para penerima SK penunjukan tanah kavling dan mengurus sertifikat hak milik, Siawanto menyampaikan bahwa apabila proses pemindahtanganan aset tidak berdasar kuat, yakni tanpa persetujuan DPRD, maka penerimaan pun dinyatakan tak berlandas hukum.

BACA JUGA: Mantan Asisten II Akui Tanah yang Dibagikan Jonas adalah Aset Pemkot Kupang

“Perlu saya sampaikan pemindahan aset perlu izin rakyat. Sekarang kalau prosesnya tidak kuat lalu orang membayar BPHTB, tapi ketika pemindahan aset itu dasarnya salah, maka penerimaan pun menjadi salah,” jawab Siswanto.

Untuk diketahui, terdakwa Jonas Salean membagikan tanah kavling yang menjadi aset pemerintah Kota Kupang tidak melalui pembahasan bersama DPRD Kota Kupang pada tahun 2016-2017.
Proses administrasi yang ditarik Pemkot juga berupa biaya senilai Rp 200.000 dan proses BPHTP dalam pengurusan SHM senilai paling tinggi adalah Rp 12.000.000. (rnc04)

  • 296
    Shares

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed