oleh

Terdakwa Jonas Salean Pertanyakan Kenapa hanya Dirinya yang Diperkarakan

Iklan Covid Walikota Kupang

Kupang, RNC – Terdakwa Jonas Salean yang juga Wali Kota Kupang periode 2012-2017 menilai tuntutan JPU dalam kasus pembagian tanah kavling seluas 20.068 m2 di atas sertifikat hak pakai Nomor 05 Tahun 1981 tidak berdasar hukum.

Hal ini disampaikannya saat membacakan pembelaan dalam persidangan di pengadilan Tipikor Kupang, Senin (1/3/2021). Jonas mempertanyakan, mengapa hanya dia satu-satunya mantan Wali Kota Kupang yang diperkarakan dalam kasus pembagian tanah di atas sertifikat hak pakai Nomor 05 Tahun 1981 tersebut.

Iklan Dimonium Air

BACA JUGA: Kuasa Hukum Terdakawa Jonas Salean Curiga JPU Sengaja Sembunyikan SHP Nomor 5

Padahal, menurutnya, pembagian tanah itu pernah dilakukan mantan bupati dan wali kota periode sebelumnnya. Seharusnya dalam persidangan JPU juga menghadirkan para mantan bupati dan wali kota periode sebelumnya.

“Di lain pihak Wali kota dan Bupati Kupang periode sebelumnya telah membagikan tanah kavling di atas sertifikat hak pakai Nomor 05 Tahun 1981 tanpa ada persoalan hukum sama sekali dan JPU tidak membawa mereka ke ranah hukum kecuali terhadap saya satu-satunya Wali Kota Kupang Periode 2012-2017 yang dijadikan tersangka,” ucap Jonas.

Jonas menerangkan, dirinya ditetapkan JPU sebagai terdakwa hanya berdasarkan fotokopian serifikat hak pakai Nomor 05 Tahun 1981 tanpa ada bukti asli dari sertifikat hak pakai itu. Jonas pun merasa persoalan tanah kavling seluas 20.068 m2 itu tidak termasuk sebagai aset milik Pemerintah Kota Kupang.

Jonas menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Tanah itu tidak pernah diperoleh dari beban APBD Kota Kupang maupun hibah dari Pemerintah Kabupaten Kupang ke Pemerintah Kota Kupang sehingga dalam pembagian tanah kepada warga Kota Kupang ia tidak perlu meminta persetujuan DPRD Kota Kupang.

Selain itu, menurutnya, nilai kerugian Negara sebesar Rp 66 miliar dinilai hanya hitungan di atas kertas. JPU tidak bisa membuktikan secara riil di persidangan. JPU tidak dapat membuktikan keadaan fisik tanah sebanding atau ekuivalen dengan uang sebesar Rp 66 miliar.

BACA JUGA: Ini Kronologi Kasus Tanah Pemkot yang Jerat Jonas Salean dan Thomas More

Jonas menambahkan, tahun 2018 sudah ada surat kepada penerima tanah perihal penarikan kembali tanah kavling di atas Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1981 sehingga Jonas Salean merasa dengan adanya penarikan kembali tanah kavling merupakan kesalahan administrasi yang dilakukanya sebagai kepala daerah. “Maka dengan adanya surat penarikan tanah kavling oleh Wali Kota Kupang Periode berikutnya Dr. Jefri Riwu Kore maka kesalahan administrasi tersbut telah tekoreksi,” ungkap Jonas.

Untuk diketahui, sidang pembacaan putusan Majelis Hakim akan dibacakan Senin (15/3/2021) pekan depan. (rnc20)

  • 271
    Shares

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed