oleh

Kuasa Hukum Terdakwa Jonas Salean Curiga JPU Sengaja Sembunyikan SHP Nomor 5

Iklan Covid Walikota Kupang

Kupang, RNC – Sidang kasus korupsi aset daerah berupa tanah kavling milik Pemerintah Kota Kupang pada tahun 2016-2017 kembali dilaksanakan dengan agenda mendengar duplik atau tanggapan kuasa hukum terdakwa.

Pantauan RakyatNTT.com di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang, Senin (1/3/2021) siang, kuasa hukum terdakwa Jonas Salean, Yanto Ekon menyampaikan duplik atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum di hadapan Hakim Ketua Ari Prabowo dan 2 Hakim Anggota lainnya.

Iklan Dimonium Air

BACA JUGA: Mantan Sekda Akui Bagi-bagi Tanah Pemkot tanpa Persetujuan DPRD

Yanto mengungkapkan, tim kuasa hukum terdakwa Jonas Salean masih menuntut agar JPU membuktikan keaslian Sertifikat Hak Pakai Nommor 5/Desa Kelapa Lima Tahun 1981 oleh Pemerintah Kabupaten Kupang yang dianggap JPU menjadi landasan tanah seukuran 20.068 meter persegi yang dikavling dan masuk sebagai aset Pemerintah Kota Kupang. Pasalnya, dalam fakta persidangan SHP yang ditunjukkan hanyalah berbentuk foto copy legalisir.

Menurut Yanto, terkait keaslian SHP itu, JPU sengaja tidak mengeluarkan bukti tersebut. JPU hanya menunjukkan SHP berupa foto copy yang dilegalisir. “Tim kuasa hukum pun mencurigai SHP Nomor 5 Tahun 1981 ada pada penuntut umum, tetapi sengaja tidak diajukan dalam persidangan ini, kalau memang dalam sertifikat hak pakai itu terdapat pencatatan penghapusan dari Pemerintah Kabupaten Kupang tahun 1994,” ungkap Yanto Ekon.

Selanjutnya, kuasa hukum mengatakan terdakwa Jonas Salean tidak melakukan korupsi aset daerah yang merugikan negara senilai Rp 66 miliar. Sebab tanah kavling di depan Hotel Sasando tidak termasuk barang milik daerah. Bahkan, keterangan saksi Jefry Pelt mengatakan tanah itu tidak masuk dalam buku aset Pemerintah Kota Kupang, sebab tidak memiliki dasar sertifikat asli.

BACA JUGA: Jonas Salean Dituntut 12 Tahun Penjara, JPU Minta Segera Ditahan

Ia juga menyampaikan pokok pikiran JPU yang mempertahankan tuntutan 12 tahun penjara bagi terdakwa Jonas tidak menggunakan hukum perdata dalam membuktikan keaslian bukti atas tanah yang dijadikan skandal bagi terdakwa Jonas adalah tidak tepat.

“Barang bukti yang tepat atas hak pemerintah kota Kupang bahkan bukti hak tersebut harus bisa ditunjukkan secara asli,” pungkasnya. (rnc04)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed