Ruteng, RNC – Upaya peningkatan produksi pertanian di tengah keterbatasan alokasi pupuk subsidi, Pemerintah Kabupaten Manggarai akan melakukan pilot project program “Petani Merdeka” dengan memanfaatkan pupuk nonsubsidi.
Hal ini dibahas pada rapat koordinasi peluang penggunaan pupuk nonsubsidi, di Aula Ranaka, Kantor Bupati Manggarai, Jumat (4/6/21) siang.
Bupati Manggarai, Herybertus G. L. Nabit, S.E.,MM mengatakan, penggunaan pupuk nonsubsidi melalui program tersebut akan melibatkan sejumlah pihak antara lain para petani, pihak perbankan, Bulog, PPL, kepala desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas.
“Tujuan utamanya tentu meningkatkan produksi pertanian kita, terutama sawah. Tujuan antaranya, intermediate-nya, adalah menyelesaikan masalah pupuk,” jelas Bupati Nabit.
Ia mengatakan, peluang penggunaan pupuk nonsubsidi menjadi salah satu solusi awal di tengah keterbatasan alokasi pupuk subsidi. Walaupun hal ini berisiko membebani petani, terutama pada harganya yang lebih mahal, namun hal itu bisa diantisipasi dengan memberikan kredit keuangan kepada petani.
“Kredit Usaha Rakyat yang sebagian besar petani kita belum memanfaatkannya,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Manggarai, Heribertus Ngabut, SH, mengatakan diskusi terkait pupuk harus dimulai dari Sumber Daya Manusia (SDM) terlebih dahulu, kemudian mengerucut ke inti persoalan yang ada di lapangan.
“Dengan begitu, kita bisa menjadi jembatan yang dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi,” kata Wabup Ngabut.
Selain itu, Kepala Dinas Pertanian, Drh. Yoseph Mantara dalam pemaparannya mengatakan, Program Petani Merdeka bertujuan untuk melepaskan petani Manggarai dari kesulitan pemenuhan kebutuhan pupuk yang menjadi penghalang bagi meningkatnya produktivitas pertanian.
“Alokasi pupuk bersubsidi tahun 2021 yang diberikan kepada Kabupaten Manggarai hanya 5.560 ton atau 20,72 persen dari total permintaan atau usulan,” ungkapnya.
Rincian alokasi pupuk subsidi itu, jelas Yoseph Mantara, antara lain; Urea 2.300 ton (44, 21 persen), NPK 2.500 ton (24, 72 persen), ZA 110 ton (2, 51 persen), SP-36 300 ton (97,58 persen) dan POG 350 ton (5, 13 persen).
Ia mengatakan, untuk mengatasi kekurangan pupuk, maka penggunaan pupuk nonsubsidi menjadi salah satu jalan keluarnya. Terkait tingginya harga pupuk jenis ini, solusi yang ditawarkan adalah mengarahkan petani untuk mengikuti program Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau sejenisnya.
Sementara dalam mendukung kepastian penyerapan gabah atau beras hasil pertanian, maka Perum Bulog diminta untuk mendukung dengan cara membeli hasil pertanian. Sedangkan untuk mengantisipasi gagal panen baik disebabkan oleh bencana alam maupun hama penyakit, maka solusi yang ditawarkan adalah Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) untuk tanaman padi.
(rnc23)
