Banyak Kursi Kosong Di Dewan, Pembahasan APBD Kota Kupang Terus Molor

Kupang, RNC – Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Kupang sudah dua kali diskrosing lantaran banyak anggota DPRD absen. Rapat badan anggaran sedianya digelar Selasa (28/11/2023) sore, namun urus dilanjutkan lantaran hanya 11 dari 40 anggota yang hadir.

Pantauan RakyatNTT.com dalam sidang Paripurna X tentang Rancangan APBD 2024 di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Kupang, kursi-kursi anggota dewan tampak kosong. Usai Paripurna X, seharusnya dilanjutkan dengan pembahasan Paripurna XI yakni rapat Badan Anggaran (Banggar) dan Pemerintah Kota Kupang. Namun, lagi-lagi tidak kuorum. Sejumlah fraksi absen.

Oleh karena itu, sidang kembali diskors dan direncanakan dilanjutkan pada Rabu (29/11/2023) pukul 09.00 Wita. Sayangnya, pagi tadi sidang terpaksa kembali diskors lantaran baru beberapa anggota dewan yang hadir. Pimpinan menunda sidang hingga pukul 13.00 siang ini.

Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe saat memimpin sidang kemarin sore, menawarkan kepada 9 anggota yang hadir untuk menunda sidang. “Bagaimana kita lanjut dengan Banggar? Bagaimana anggota, atau kita skors besok pagi (hari ini, Red) jam 8 saja?” tanya Yeskiel.

Penjabat Sekda, Abraham D.E. Manafe yang mewakili Pemkot Kupang lantas menanggapi. Ia meminta tawaran pimpinan dipertimbangkan kembali karena jadwal tersebut bersamaan dengan upacara Hari Korpri.

“Kan bisa upacara jam 6 pagi saja, bagaimana?” Timpal Yes Loudoe. “Tidak bisa juga. Kita jadwalkan jam 8 pagi nanti, karena dari Sekretariat DPRD juga harus ikut upacara,” jawab Ade Manafe-sapaan karib Penjabat Sekda.

Mendengar alasan itu, Yeskiel Loudoe lantas memutuskan untuk menunda sidang hingga pukul 09.00. Paripurna ke-10 kita skors dan dilanjutkan nanti besok (hari ini, Red) pukul 09.00. Tok!” kata Yes sambil membunyikan palu sidang.

Yeskiel Loudoe enggan berkomentar tentang ketidakhadiran 29 anggotanya. Fraksi PKB bahkan tak satu pun anggotanya yang hadir. Menurut informasi, ada kegiatan partai yang sedang dilaksanakan.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP, Adrianus Talli mengaku cukup heran ketika sidang tersebut diskors. Padahal dirinya beranggapan akan dilanjutkan dengan pembahasan di Badan Anggaran sehingga Ranperda APBD 2024 lebih cepat ditetapkan menjadi Perda APBD 2024. Pasalnya, sebelum 30 November 2023 pembahasan APBD sudah harus diselesaikan pembahasannya. (rnc04)