Kupang, RNC – Melkiades Laka Lena resmi mendaftar sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) NTT periode 2024-2029 di DPD Partai Demokrat (PD) NTT, Minggu (19/5/2024).
Melki mengaku sebelum sampai ke Demokrat untuk mendaftar, dia berkomunikasi dengan Benny Kabur Harman (BKH), seniornya di DPR RI yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) PD.
“Beliau katakan kalau mau maju yang serius dan saya mendaftar di Partai Demokrat karena didorong juga oleh kaka Benny,” ujar Melki di hadapan Ketua dan jajaran pengurus DPD PD NTT.
“Saya harus hormati dan tahu diri karena ini rumahnya kaka Benny. Jadi saya tidak mungkin singgah di Demokrat kalau kaka Benny maju,” sambung Melki yang juga adalah Ketua DPD I Golkar NTT.
Selain BKH, Melki juga berkomunikasi dengan Anita Gah, anggota DPR RI dari PD asal NTT serta sejumlah tokoh Demokrat lainnya.
“Saya komunikasi dan pamit baik-baik untuk mendaftar ke Demokrat. Jadi prinsipnya Demokrat bukan tempat yang asing bagi kami,” imbuh Melki.
Kepada jajaran pengurus PD NTT, Melki berterimakasih karena sudah menerimanya untuk mendaftar sebagai Bacagub NTT. Dia juga siap mengikuti semua proses di PD, baik di tingkat provinsi maupun pusat.
“Prosesnya masih panjang. Intinya kami mempersiapkan diri, waktu, tenaga, pikiran, dan energi dengan baik untuk membangun NTT bersama Demokrat,” ungkap Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini.
Sementara Ketua DPD Demokrat NTT Leonardus Lelo pada kesempatan yang sama kembali mempertegas Demokrat sebagai partai yang terbuka dalam proses penjaringan Bacagub-Bacawagub NTT.
Leo Lelo mengaku sudah berkonsultasi dengan DPP mengingat ada surat penugasan kepada kader sendiri untuk bertarung dalam Pilkada NTT.
“Saya sudah konsultasi dengan DPP untuk menanyakan sejauh mana keseriusan surat penugasan itu. Yang pasti, Demokrat memprioritaskan kader. Tetapi kalau kader tidak bersedia, maka kami juga harus mengakomodir non kader,” terang anggota DPRD NTT ini.
Leo menambahkan, setelah pendaftaran ditutup, DPD akan membawa nama-nama Bacagub-Bacawagub yang sudah mendaftar ke DPP. Selanjutnya DPP akan meneruskan nama-nama tersebut ke Majelis Tinggi PD.
“Penentuan akhir menjadi kewenangan majelis tinggi partai,” pungkasnya. (rnc)
