oleh

Terkait Permintaan Maaf Oknum Polisi di Sikka karena Aniaya Warga, TPDI: Ini Pelanggaran

Iklan Covid Walikota Kupang

Kupang, RNC – Kasus penganiayaan oknum anggota Polri di Sikka terhadap warga atas nama Marianus Manis yang berakhir dengan permintaan maaf, mendapat kritikan dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI).

TPDI dalam rilisnya yang diterima media ini menyatakan tindakan ini melanggar aturan. Disebutkan, dalam surat pernyataan damai, tertulis Marianus Manis (Marianus), Swasta, alamat Kloanglagot, Maumere, sebagai Pihak I dan Siprianus Raja, Polri, alamat Aspolres Sikka, selaku Pihak II yang menerangkan bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat untuk menyelesaikan perkara Penganiayaan secara kekeluargaan.

Iklan Dimonium Air

Poin inti kesepakatan yang telah dicapai adalah Pihak II selaku Pengendali Kegiatan Patroli Percepatan Penanggulangan Virus Corona Kabupaten Sikka meminta maaf kepada Pihak I atas kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Anggota Polri pada Sabtu 11 April 2020 dan Pihak I menyatakan memaafkan Anggota Polri yang melakukan penganiayaan.

Menurut Koordinator TPDI, Petrus Selstinus, ada satu paragraf pada butir 4 Surat Pernyataan penyelesaian secara musyawarah yang membuat “Noda Hitam” dalam Penegakan Hukum di Sikka, NTT, adalah narasi, kesepakatan untuk saling memaafkan, perkara dianggap telah selesai dan “tidak akan dilanjutkan ke ranah pidana”. “Padahal niat baik Marianus mau berdamai, adalah damai antar pribadi untuk menghilangkan permusuhan dan dendam,” kata Petrus.

Dijelaskan, narasi “tidak membawa ke ranah pidana” karena antara korban dan pelaku telah saling memaafkan, adalah tindakan “membarter” kekuasaan negara untuk meminta pertanggung jawaban pidana terhadap setiap orang yang melakukan tindak kriminal (penganiayaan), hanya karena korban memberikan maaf kepada pelaku. “Ini tidak dibenarkan dan berakibat penyelesaian damai batal demi hukum,” tegas Petrus.

Ia mengatakan hukum positif di negara ini mengharuskan negara menindak siapapun pelaku tindak pidana guna dimintai pertanggunjawaban pidana. Kecuali dalam delik aduan (klacht delict), sebuah  perkara bisa ditutup karena korban mencabut pengaduannya karena perdamaian atau karena sebab lain.

Dalam kasus Marianus Kapolres Sikka telah bertindak tidak sportif, beritikad tidak baik dan memperdaya Marianus sekedar mendapatkan pernyataan maaf. Padahal soal maaf-memaafkan seharusnya diselesaikan secara adat Sikka sesuai dengan budaya Sikka, bukan dengan meminta korban menandatangani surat pernyataan damai dan perkara ditutup.

“Ini jelas pelanggaran, karena itu Kapolres Sikka AKBP. Sajimin harus bertanggung jawab. Caranya buka penyidikan dan proses hukum anggota Polisi Polres Sikka yang menganiaya korban Marianus,” kata Petrus. (*/rnc)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed