Borong, RNC – Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur (Pemkab Matim) akan melakukan kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, dalam rangka pelaksanaan kegiatan tahun 2021 dan perencanaan kegiatan tahun 2022.
Rencana kerjasama tersebut dimulai dengan pertemuan antara perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Matim dengan Tim Ahli dari Program Studi Magister Administrasi Pemerintahan (MAP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) di Aula Pascasarjana UGM, Jumat (4/6/21).
Dalam rilis yang diterima RakyatNTT.com, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Bapelitbangda, Matim Conrad Herdiman Djalang, S.Kom, menjelaskan ada tiga agenda penting yang dibahas bersama pihak UGM yakni Analisis Standar Belanja (ASB), Analisis Ekonomi Makro, dan Penyusunan Analisis Incremental Capital Output Ratio (ICOR).
Condrad menjelaskan, ASB dilaksanakan untuk memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan daerah yang semakin meningkat. Hal tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien dan efektif.
“Salah satu cara yang dapat diambil oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan secara ekonomis, efisien dan efektif dengan menyusun standar biaya yaitu Analisis Standar Belanja (ASB),” jelasnya.
Ia menjelaskan, kerjasama dengan Perguruan Tinggi penting dilakukan dalam penyusunan ASB, agar terciptanya kewajaran anggaran belanja antar kegiatan sejenis antar program lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Prinsipnya ASB ini untuk memastikan kewajaran belanja antar program lintas Organisasi,” tambah Condrad.
Sementara itu, Kepala Bapelitbangda Matim, Yohanes Hadiaman menjelaskan rencana kerjasama analisis ekonomi makro direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2022 nanti.
“Analisis ekonomi makro akan digunakan dalam penyusunan dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), yang ditujukan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi dan mengetahui sejauh mana capaian indikator ekonomi sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah atau RPJMD,” jelas Yohanes.
Di samping itu, kata dia, analisis ekonomi tersebut digunakan sebagai salah satu input utama dalam membuat analisis keuangan daerah. Sedangkan dalam rangka menyediakan materi analisis ekonomi tersebut Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) sebagai lembaga yang menyusun RKPD perlu untuk membuat kajian analisis ekonomi daerah.
Sementara, untuk Analisis Incremental Capital Output Ratio (ICOR) sektoral dalam perencanaan pembangunan wilayah, pada umumnya Pemerintah telah menentukan target pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai selama periode tertentu. Salah satu faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah investasi. Perkembangan suatu sektor ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan nilai investasi yang ditanamkan pada sektor tersebut.
“Investasi akan meningkatkan kapasitas produksi dan pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Analisis Incremental Capital Output Ratio Sektoral juga bertujuan untuk menyediakan informasi dalam rangka mengevaluasi tingkat efisiensi penggunaan barang modal dalam proses produksi pada masing-masing sektor ekonomi. Berdasarkan angka ICOR menurut lapangan usaha, maka dapat diestimasi kebutuhan investasi untuk mencapai target pertumbuhan tertentu,” tutupnya. (*/rnc23)
