Kupang, RNC – Penanganan stunting pada bayi, balita maupun anak-anak kini menjadi perhatian khusus Pemerintah Kota Kupang. Para tenaga kesehatan di tingkat kelurahan pun sedang bekerja keras mengatasi masalah stunting. Salah satunya adalah para petugas Puskesmas Penfui.
“Saat ini memang anak-anak khusus yang berada pada gizi buruk sudah tidak ada lagi,” sebut Kepala Puskesmas Penfui, drg Hariyono saat ditemui RakyatNTT.com di ruang kerjanya, Selasa (5/12/2023) siang.
Ia menyampaikan, konsentrasi pemerintah terhadap kasus anak stunting, gizi buruk dan kurang gizi masih menjadi kerja yang harus dituntaskan.
Ia menyebutkan ada beberapa program yang saat ini dilakukan, yaitu bantuan pemberian makanan tambahan (PMT), khusus untuk ibu hamil juga menjadi perhatian hingga saat ini. Konsentrasi itu pun dijawab dengan berbagai pendekatan humanis kepada masyarakat melalui mimbar keagamaan seperti di gereja dan masjid. Selain itu, setiap saat saat jadwal operasi posyandu pun selalu ada pengecekan janin maupun bayi yang dikandung, serta diberikan asupan gizi bagi ibu hamil melalui imunisasi dan konseling medis.
Tak hanya itu, bagi bayi dan balita yang masuk kategori stunting tentunya akan diberikan perhatian dengan makanan tambahan (PMT) serta imunisasi dan bantuan susu formula 100. “Ini sudah berjalan lah ya sedang berjalan sedang berjalan ya selama 90 hari untuk satu balita ya bukan hanya stunting saja tapi balita gizi kurang dengan gizi buruk ya kita berikan ya jadi kemudian,” sebutnya.
Selain itu, sebagai kepala puskesmas di Penfui di wilayah Maulafa, ia juga mengimbau seluruh kader di Posyandu terus memberikan penyuluhan tentang bagaimana memiliki anak yang tidak masuk kategori stunting, gizi buruk dan kurang gizi kepada setiap orang tua. “Contohnya seperti itu ya, diharapkan kan ibu sebelum melahirkan untuk persiapan gizi,” ucapnya.
Ia menyebut terdapat kendala yang cukup sulit yaitu ditemukan anak-anak stunting, gizi buruk dan kurang gizi selalu berasal dari mayoritas keluarga dengan kondisi ekonomi lemah. Selain itu, terkadang ada keluarga yang cukup secara finansial namun karena tidak menjaga kebiasaan hidup sehat maka terkadang anak-anak bisa mengalami tiga hal tersebut.
Bahkan, karena kendala ekonomi ada juga keluarga yang belum memiliki BPJS atau Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat (JKN/KIS). Sehingga terkadang anak-anak yang mengalami sakit bahkan gizi buruk sering tidak dihantar untuk mendapatkan perawatan di Puskesmas.
Dari upaya penanganan dan berbagai kendala tersebut, Hariyono berharap Pemerintah Kota Kupang tetap berkomitmen menuntaskan persoalan stunting, gizi buruk dan kurang gizi. Bahkan, bila perlu masalah ini harus dilakukan secara kolaborasi antar OPD. Diperlukan adanya program yang ikut mendorong kelayakan hidup bagi setiap rumah tangga yang berekonomi lemah, misalnya dengan bantuan modal usaha.
“Sehingga dengan sendirinya ekonomi keluarga juga cukup, tentu mereka bisa memenuhi gizi bagi anak,” pungkasnya.
Stunting Menurun
Menurunnya persentase anak stunting di akhir 2023 ditanggapi baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang. Walau baru berhasil di kisaran 2% dari 4.019 bayi balita stunting, namun Pemkot tetap berkomitmen untuk terus bekerja keras mengatasi persoalan ini.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Kupang, Yeki Thobias Feoh menilai Pemkot sangat serius dan sudah berusaha menurunkan angka stunting dengan baik.
Dengan menargetkan penurunan angka stunting menjadi 14% dalam setahun dinilai memberikan dampak yang baik dari kerja Pemkot. Masih tersisa 3 bulan terakhir pada kalender pencegahan stunting (Februari 2023-Februari 2024) di Kota Kupang dan saat ini sudah ada penurunan 2% dari 4.019 bayi balita dan anak stunting.
“Ini bagus. Kita sebagai DPRD juga ikut bangga, walau hanya ikut dalam membahas dan menyetujui anggaran tetapi pemerintah mau komitmen,” sebutnya.
Ia juga berpendapat agar Pemkot Kupang tetap sedia menjalankan komitmennya di 2024. Pasalnya, sudah ada anggaran yang disepakati bagi penanganan stunting di tahun 2024. Mengingat pembahasan sudah usai dan menunggu proses asistensi Perda APBD 2024 selesai dan akan dilaksanakan.
Selain itu, dari berbagai masalah teknis tentang penanganan stunting, gizi buruk dan kurang gizi. Yeki juga meminta agar perhatian pemerintah bisa ditambah dengan mempermudah masyarakat dalam memiliki JKN/KIS. Agar bayi, balita dan anak-anak yang sakit bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang murah bahkan gratis.
“Saya punya satu harapan agar keluarga yang memiliki anak stunting, atau kurang gizi ini juga harus memiliki jaminan kesehatan, ketikan ditemukan kasus stunting, maka Pemkot melalui Dinkes langsung berupaya mendaftar ke BPJS supaya mereka dipermudah,” pungkasnya. (rnc04)
Dapatkan update informasi setiap hari dari RakyatNTT.com dengan mendownload Apps https://rakyatntt.com
Komentar