Kupang, RNC – Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang (UMK), Dr. Ahmad Atang, M.Si menilai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur, Ayodhia G L Kalake, SH, MDC, terus memberi perhatian pada pembangunan masyarakat di wilayah ini. Ahmad Atang juga menyebut, Pemprov NTT kini fokus pada tiga program utama, yakni penanganan masalah Stunting, Kemiskinan Ekstrim, dan Inflasi Daerah. “Tentunya tidak meninggalkan persoalan pembangunan di bidang yang lainnya,” tandas Ahmad Atang, Staf Ahli Penjabat Gubernur NTT, saat ditemui di kampus UMK, Sabtu (6/4/2024).
Menurut Ahmad Atang, menilai perkembangan pembangunan, kepemimpinan, termasuk jabatan, merupakan persoalan persepsi. Semakin tinggi persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah daerah, maka akan semakin tinggi pula tingkat apresiasi terhadap kebijakan pemimpin daerah tersebut.
Sebaliknya, jika persepsi publik negatif terhadap apa yang dilakukan pemda, maka hal itu akan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap kepemimpinan pemerintah tersebut. “Jadi, persepsi itu tidak bisa diukur karena masing-masing orang punya cara pandang yang subjektif dan sendiri-sendiri. Itulah pola pikir. Memang kita tidak bisa batasi, bahwa kita butuh mereka berpikir obyektif. Itu semacam himbauan, tetapi ruang-ruang publik ini kan kita berikan untuk bagaimana masyarakat menilai,” kata Ahmad Atang.
Karena itu, lanjutnya, jika bicara tentang durasi waktu, maka saat ini Pj Ayodhia Kalake baru berjalan enam bulan menjabat. Sudah lakukan evaluasi triwulan pertama, dan sekarang berada di triwulan kedua. Perlu juga dipahami, kata Ahmad Atang, kehadiran beliau sebagai penjabat punya masa yang dibatasi hanya satu tahun. Lalu, kata dia, kalau setelah dievaluasi saat masa jabatan akan selesai dan masih ada ruang untuk perpanjang waktu, berarti bisa tambah masa jabatan. Tapi kalau tidak, berarti dia akan berakhir masa jabatannya hanya setahun.
“Hal berikutnya adalah, posisi beliau (Ayodhia Kalake) ini kan bukan politisi. Beliau kan pejabat karier. Memang yang namanya pejabat, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota, selalu yang dimunculkan adalah mereka yang senior di birokrasi. Karena kehadiran penjabat itu melaksanakan dua fungsi, yaitu fungsi pembangunan dan fungsi administrasi,” katanya.
Karena itu, tambah Ahmad Atang, Pj Gubernur atau Pj Bupati/Wali Kota tidak mempunyai semacam visi-misi atau desain program tersendiri, tetapi hanya melanjutkan program pembangunan yang ada. Apalagi Ayodhia Kalake adalah seorang Pj Gubernur NTT yang tidak berasal dari pemda setempat, tetapi berasal dari pejabat di Kementerian. “Kalau kita lihat beliau selama enam bulan berada di NTT, dia juga tidak mungkin datang langsung bekerja. Dia musti melakukan semacam pendalaman terhadap tugas kerja, memahami atau setidaknya melakukan orientasi untuk memahami lingkungan kerja, membangun relasi dengan pejabat di level dinas, baru kemudian di level Eselon III dan IV, staf dan seterusnya,” kata Ahmad Atang.
Sekedar tahu, Ahmad Atang menjadi staf ahli Penjabat Gubernur NTT mulai November 2023. Sebagai staf ahli, dia bertugas memberi masukan untuk membackup penjabat gubernur dari sisi pikiran atau gagasan. “Jadi membutuhkan waktu tersendiri dalam mendekatkan diri dengan OPD-OPD yang akan mendukung dia selama setahun menjabat. Beliau kan bukan orang sini atau dari Pemprov NTT. Tapi diangkat dari kementerian untuk datang ke sini, sehingga dia mesti lakukan orientasi,” ujar Ahmad Atang.
Kalau oriantasi dilakukan secara efektif selama satu sampai dua bulan, kata Ahmad Atang, maka setelah itu baru dilakukan identifikasi permasalahan yang perlu dilanjutkan, apa yang perlu diperbaiki dan seterusnya. Dan itu dilakukan di rentang waktu triwulan pertama. “Tentu identifikasi masalah, pendalaman masalah, lalu mengambil kesimpulan sebagai entripoint untuk selama satu tahun itu dia bekerja pada ruang yang terbatas, soal waktu, soal capaian dan seterusnya. Maka diformulasikan pada tiga hal yang mesti mendapat perhatikan serius selama menjabat, yakni masalah Stunting, Kemiskinan Ekstrim dan Inflasi daerah,” ungkapnya.
Tiga aspek yang menjadi fokus dalam kepemimpinan Pj Gubernur NTT saat ini kemudian menjadi desain untuk diperjuangkan, dan dikerjakan selama setahun masa jabatan. Karena itu, kalau berbicara tentang stunting, tentang kemiskinan ekstrim, maka harus ada kolaborasi dengan melihat kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. Untuk mengakhiri kemiskinan ekstrim dan stunting, dilakukan kerja kolaboratif antara pemprov dan kabupaten/kota. Dalam setiap rapat koordinasi, penjabat Gubernur selalu mengangkat tentang perhatian terhadap tiga program utama tersebut. “Kalau saya tidak salah, stunting tertinggi kita saat ini sesuai data terdapat di Kabupaten TTS, dan terendah di Kabupaten Sumba Tengah. Tetapi memang ada anomali di Sumba Tengah, karena stunting terendah tetapi kemiskinan tertinggi,” sebut Ahmad Atang.
Sementara terkait inflasi daerah, kata Ahmad Atang, yang dilakukan Pj Gubernur NTT ketika berkunjung ke daerah-daerah adalah mengunjungi pasar dalam rangka menekan inflasi daerah. Kemudian dilanjutkan dengan operasi pasar untuk menekan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok. Hasilnya terbukti, saat ini Inflasi NTT berada di posisi satu koma, tidak sampai ke angka dua persen, dan lebih rendah dibanding angka inflasi nasional.
“Saya kira, selama enam bulan ini banyak dilakukan pembenahan ke dalam untuk memperkuat penanganan tiga program utama tersebut. Tapi tentunya Pj Gubernur NTT juga tidak menutup mata dengan personal lain yang mendesak dan harus ditangani segera. Seperti persoalan Bank NTT, soal guru honor, PPPK, pekerja migran, dan human trafficking. Persolan-persoalan tersebut merupakan persoalan lama yang selalu muncul di setiap kepemimpinan siapa pun. Dan, sebagai penjabat gubernur NTT, beliau tentu tidak menghindar dan tetap melakukan upaya perbaikan dengan durasi waktu yang tidak banyak, yakni tinggal enam bulan lagi ini,” pungkas Ahmad Atang. (*/rnc)
Komentar