oleh

Soal Tambak Garam di TTS, Ketua DPC Pospera TTS Duga Pemda Punya Kepentingan

Iklan Demokrat

SoE, RNC – Persoalan pembatalan investasi tambak garam di Desa Toineke, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang sebelumnya dilaporkan oleh Perkumpulan Masyarakat Hukum Adat Kualin-Kuatae (Kualin Raya) sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) telah memasuki tahapan persidangan.

Sidang digelar Kamis (1/7/2021) dengan agenda tunggal pemeriksaan saksi. Pihak penggugat, Joni Toni didampingi kuasa hukumnya, Stefanus Pobas, SH. Sementara pihak terlapor yakni Yerim Yos Fallo, Ketua DPC Pospera TTS, tergugat 1, Dorkas Aby, tergugat 2, Ernawati Nabunome sebagai tergugat 3 dan tergugat 4, Bernadus Taneo.

Iklan Dimonium Air

Hadir saksi dari pihak penggugat yakni mantan Ketua Pospera TTS, Mardon Nenohai dan Kepala Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kesbangpol TTS, Denike F. G. Marollu, SH.

Kehadiran Kesbangpol dalam sidang tersebut, memicu kecurigaan dari pihak DPC Pospera TTS sebagai tergugat dalam kasus ini. Ketua DPC Pospera TTS, Yerim Yos Fallo menduga Pemerintah daerah (Pemda) memiliki kepentingan dalam kasus ini.

Dugaan tersebut merujuk pada kehadiran Kesbangpol dalam sidang PMH pembatalan investasi tambak garam di Desa Toineke pada 2020 lalu, antara PT. Tamaris Garam Nusantara dan Lembaga Adat Desa (LAD) Toineke.

Ia menuding, kehadiran Kesbangpol atas perintah dari Bupati TTS, Egusem P. Tahun. Karena itu, perwakilan Kesbangpol dalam persidangan kali ini tak mampu menjawab pertanyaan hakim.

“Jelas bahwa Kesbangpol yang dihadirkan sebagai saksi kali ini atas dasar perintah pak Bupati. Oleh karena itu, sampai di sini semua pertanyaan yang di tayangkan, beliau hanya jawab beberapa pertanyaan saja tapi semuanya dia cuman menjawab tidak tau, tidak tau dan tidak tau,” ujar Yerim.

Ia mempertanyakan alasan Bupati TTS mengeluarkan surat perintah kepada Kesbangpol untuk memberikan kesaksian dalam persidangan pembatalan investasi tambak garam di TTS sebagai buntut perjuangan Pospera TTS.

Baca Juga:  Menelusuri Lekuk Keindahan Alam Surga Tersembunyi di Fatumnasi

“Pak Bupati punya kepentingan apa dengan kasus ini sehingga begitu pentingnya beliua mengeluarkan sebuah surat perintah kepada Kesbangpol untuk memberikan kesaksian terhadap kasus ini di Pengadilan Negeri SoE,” tuturnya.

Yerim menegaskan, perjuangan Pospera TTS saat ini adalah membela masyarakat kecil yang memiliki tanah pada lokasi yang akan dijadikan tambak garam itu. Ia menekankan, pihaknya tidak menerima sepeser pun. Perjuangan itu adalah murni untuk keberlanjutan hidup masyarakat kecil.

Karena itu, dirinya meminta agar Pemda tidak memainkan peran di balik persoalan ini. Sebab, yang dibela Pospera saat ini adalah masyarakat pemilik hak tanah.

“Yang kami dampingi itu adalah masyarakat yang memiliki hak tanah. Jadi tolong sampaikan kepada pak Bupati. Saya ingatkan agar jangan memainkan peran di balik ini. Pak Bupati harus menyampaikan secara terbuka ada kepentingan apa dengan pemerintah daerah terhadap kasus ini,” kata Fallo.

Sementara itu, kuasa hukum penggugat, Stefanus Pobas, SH menjelaskan dalam sidang kali ini, pihaknya menghadirkan dua orang saksi yakni dari Kesbangpol TTS dan juga mantan Ketua DPC Pospera TTS periode 2015-2019.

“Terkait sidang lanjutan masih ada pemeriksaan saksi yang akan dihadirkan dari kita sebagai pihak penggugat,” jelas Pobas.

Sidang lanjutan perkara ini akan digelar pada Rabu (7/7/2021) mendatang. (rnc21)

  • 314
    Shares

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed