oleh

Teguran Polda NTT kepada Satgas Covid-19 NTT Bukti Ada Pelanggaran Prokes

Iklan Demokrat

Jakarta, RNC – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selstinus menilai teguran Polda NTT terhadap Satgas Covid-19 Provinsi NTT adalah sebuah keanehan hukum.

Kepada awak media, Senin (6/9/2021), Petrus mengatakan Satgas Covid-19 Provinsi NTT secara struktur bukanlah organ Polri Cq. Polda NTT dan bukan pula organ bentukan Polda NTT, karena itu tidak relevan jika dalam kaitan dengan dugaan pelanggaran hukum pada acara pengukuhan TPAKD di Semau, Polda NTT memberi sanksi berupa teguran kepada Ketua Pelaksana Tugas Satgas COVID-19 NTT.

Iklan Dimonium Air

Pada sisi lain, surat teguran Polda NTT kepada Ketua Pelaksana Satgas COVID-19 NTT itu, mengandung makna bahwa Polda NTT mengakui bahwa acara pengukuhan TPAKD di Pulau Semau merupakan suatu pelanggaran hukum, yaitu UU Kekarantinaan Kesehatan, sehingga diperlukan proses hukum lebih lanjut, sesuai ketentuan pasal 9 dan pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018, Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“Hanya saja yang menjadi soal sekarang adalah muncul berbagai persoalan administrasi pemerintahan, yaitu soal kewenangan dan dasar penjatuhan sanksi administratif dari Polda NTT terhadap Ketua Pelaksana Satgas COVID-19 NTT,” kata Petrus.

Ia mengatakan muncul beberapa pertanyaan, yakni apa dasar hukum Polda NTT memberi sanksi administratif teguran dan rekomendasi kepada Ketua Pelaksana Satgas COVID-19 NTT? Siapa yang memeriksa Ketua Pelasana Satgas COVID-19 NTT dan kapan dilakukan hingga dikeluarkannya teguran? Apakah secara struktur organisasi Satgas COVID-19 NTT berada di bawah Polda NTT dan merupakan organ Polda NTT? Apakah surat teguran Polda NTT itu bagian dari tindakan kepolisian secara pro yustisia dalam penyelidikan atau penyidikan? Apakah yang bersalah dan harus bertanggung jawab dalam kasus pelanggaran Hukum Kekarantinaan Kesehatan COVID-19 di Semau adalah Satgas Covid-19 NTT?

Baca Juga:  Salut! Polres Ende Gelar Vaksinasi hingga Daerah Pedalaman

Advokat senior Peradi ini meminta Polda NTT netral atau imparsial bertindak dalam menghadapi kasus pelanggaran terhadap UU Kekarantinaan Kesehatan dan KUHP. Menurutnya, Polda NTT sendiri belum melakukan langkah hukum apapun, tetapi sudah menilai bahwa Gubernur NTT Viktor B. Laiskodat tidak bersalah.

Sementara dugaan pelanggaran terhadap UU Kekarantinaan Kesehatan itu dilakukan secara berjamaah yang melibatkan gubernur, wakil gubernur, bupati-bupati se NTT yang dalam fungsi dan kedudukannya memikul tanggung jawab hukum dan moral untuk menegakkan hukum Kekarantinaan Kesehatan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

“Polda NTT jangan membodohi masyarakat. Jangan karena terdapat anggapan bahwa Ssarjana lulusan di NTT dicap tidak laku, lantas Polda NTT seenaknya bertindak secara serampangan, tanpa memilah dan memilih siapa yang melanggar siapa, yang berhak hak menegur, siapa yang harus ditegur dan siapa yang harus diproses hukum. Jangan garuk di kaki padahal gatalnya di kepala,” urai Petrus.

Ia mengatakan, saat ini publik menanti janji Polda NTT untuk menindak siapapun yang melanggar tanpa pandang bulu, siapapun dia sesuai dengan prinsip “equality before the law” sebagai prinsip negara hukum di dalam UUD 1945 dan prinsip Polri yang presisi. (*/rnc)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed