oleh

Jaksa Sita Tanah Kavling, Ada Nama Jonas Salean, Yeskiel Loudoe, Hermanus Man dan Pejabat Pemkot

Sabun Herbal Cyrus

Kupang, RNC – Sejumlah nama pejabat ikut terpampang di papan plang yang dipasang Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT di tanah kavling depan Hotel Sasando, Senin (24/8/2020) sore tadi.

Tercatat ada nama mantan Wali Kota Kupang, Jonas Salean, Wakil Wali Kota Kupang, Hermanus Man, Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, Wakil Ketua DPRD Kota Kupang, Kristian Baitanu, mantan Wakil Ketua DPRD Kota Kupang, Marthinus Medah, dan sejumlah anggota DPRD Kota Kupang.

Selain itu, ada juga nama mantan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kupang, Resdiana Salean Ndapamerang dan mantan Sekda Kota Kupang, Bernadus Benu.

BACA JUGA: Jaksa Sita Puluhan Tanah Kavling yang Dialihkan Pemkot Kupang jadi Milik Pribadi

Pantauan RakyatNTT.com, tim penyidik dari Kejati NTT dan Kejari Kota Kupang turun ke lokasi sekitar pukul 17.00 Wita. Mereka memasang plang bertuliskan ‘TANAH INI TELAH DISITA’ di empat titik (empat blok). Di setiap titik juga dipasang plang yang memuat peta tanah kavling, yang di dalamnya terdapat nama-nama penerima tanah kavling. Mulai dari pejabat dan mantan pejabat di lingkup Pemkot Kupang, anggota DPRD Kota Kupang periode 2014-2019, perwira tinggi di Polda NTT, hingga keluarga dekat mantan Wali Kota Kupang, Jonas Salean. Jalannya penyitaan tanah kavling turut disaksikan perwakilan dari Kantor BPN Kota Kupang dan Lurah Kelapa Lima.

Beberapa nama pejabat dan mantan pejabat Pemkot yang namanya terpampang di plang tersebut, yakni Djama Mila Meha, Orson Nawa, Johni Bire, Max D. Bunganawa, Desak Ketut Sri Wahyuni, Jefri Baitanu, Yanuar Dally, Jacob Laurens Tokoh, Yos Rera Beka, Thomas More dan beberapa pejabat lainnya.

Ada juga nama Yulius Tambengi, Indra Tambengi, Lukas Satrio, Evelin Manoraja, I Wayan Ari, Marsiana Halek, Maria Lay Radja, dan Yudi Sinlaeloe.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati NTT, Abdul Hakim mengatakan, penyitaan ini merupakan upaya paksa untuk kepentingan pembuktian dalam penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengalihan tanah Pemkot Kupang tahun 2016-2017.

Menurut Abdul, penyitaan tanah kavling ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Nomor Print-14/N.3/Fd.1/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020 jo Surat Perintah Penyitaan Kajati NTT Nomor Print-136/N.3.5/Fd.1/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020. Juga berdasarkan Surat Penetapan Izin Penyitaan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 08/Pen/Pid.Sus/2020/Pn.Kpg tanggal 13 Agustus 2020.

BACA JUGA: Soal Bagi-bagi Tanah Pemkot, Mantan Sekda Diperiksa, Benarkan Pembagian Tanah

Abdul menyebutkan, tanah yang disita tersebut ada empat blok yang di dalamnya sudah dibagi-bagi menjadi 39 kavling. “Semuanya ada 40 kavling. Tapi yang ada dalam empat blok ini, totalnya 39 kavling. Satu kavling di luar dari empat blok ini. Orang dari BPN yang lebih tahu letaknya,” sebut Abdul.

Dari 39 tanah kavling yang disita, lanjut Abdul, 35 kavling diantaranya sudah ada sertifikat atas nama pribadi (penerima tanah kavling). “Ada 27 sertifikat yang sudah berhasil disita penyidik. Kalau ada sertifikat atas nama pribadi, jelas ada pengalihan. Yang bagi siapa dan yang terima siapa, pasti teman-teman sudah tahu,” ujarnya. (rnc)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed