oleh

Saksi Ahli Sebut Ada Kerugian Negara saat Jonas Keluarkan SK Penunjukan Tanah

Iklan Covid Walikota Kupang

Kupang, RNC – Persidangan kasus dugaan korupsi aset tanah kavling milik Pemerintah Kota Kupang kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, Selasa (26/1/2021) siang.

Pantauan RakyatNTT.com, dalam sidang yang menghadirkan terdakwa mantan Kepala BPN Kota Kupang Thomas More itu, hadir saksi ahli Keuangan Negara yang juga Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nusa Tenggara Timur, Vincent Y. Adika Putra.

Iklan Dimonium Air

BACA JUGA: Mantan Asisten II Akui Tanah yang Dibagikan Jonas adalah Aset Pemkot Kupang

Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Ari Prabowo serta 2 Hakim Anggota yakni Ibnu Kholik dan Nggilu Liwar Awang.

Pada kesempatan itu, saksi ahli Vincent menjelaskan kepada kuasa hukum Terdakwa Thomas More, Mardan Yosua Nainatun Cs terkait penetapan BPKP. Penetapan terkait adanya kerugian negara dari hasil audit terhadap kasus bagi-bagi tanah kavling yang juga menyeret mantan Wali Kota Kupang Jonas Salean.

Menurutnya, kerugian negara terjadi saat Wali Kota Kupang saat itu Jonas Salean mengeluarkan surat penunjukan tanah kavling pada tahun 2016-2017 untuk dimiliki 39 orang termasuk di dalamnya ASN, anggota DPRD dan para keluarga Jonas Salean.

Selanjutnya, auditor BPKP ini juga menjelaskan, bahwa dalam proses audit, BPKP menyatakan tanah kavling sebagai aset Pemkot karena berkas penyidik kejaksaan telah melampirkan bukti foto copy SHP Nomor 5 Tahun 1996 dari Bupati Kupang kepada Kota Kupang yang berlegalisir serta keterangan ahli pertanahan dalam BAP Kejaksaan.
Hal tersebutlah yang memperkuat BPKP untuk melakukan audit dan menemukan ada kerugian senilai Rp 66 miliar.

“Perlu saya jelaskan, proses terjadinya kerugian negara ini adalah ketika surat penunjukan tanah kavling itu dikeluarkan,” ujar Vincent kepada kuasa hukum terdakwa Thomas More, Mardan.

“Ketika surat penunjukan itu dikembalikan apakah ada kerugian negara?” tanya kuasa hukum.

“Pada saat mana nilai uang yang melekat pada suatu barang, diatur sebagai keuangan daerah. Apakah sudah dimasukkan dalam neraca keuangan?” tanya lagi kuasa hukum.

BACA JUGA: Mantan Sekda Akui Bagi-bagi Tanah Pemkot tanpa Persetujuan DPRD

Dalam jawabannya, Vincent mengatakan ketika aset itu diperoleh dan dicatat, maka akan masuk dalam neraca keuangan. Namun apabila aset tersebut belum tercatat di neraca, maka dia harus mencari nilai perolehannya untuk dimasukkan ke dalam neraca, kemudian untuk penyesuaiannya akan disesuaikan untuk tahun-tahun yang akan datang.

“Pertanyaan saya kalau dia berkurang, bagaimana dia berkurang?” tanya kuasa hukum.

“Untuk aset ini tidak tercatat di neraca, sehingga belum tercatat dalam neraca bahwa berkurang,” jawab Vincent. (rnc04)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed