oleh

Kuasa Hukum Sebut Kasus Tanah Pemkot Kupang bukan Kewenangan Pengadilan Tipikor

Kupang, RNC – Tim kuasa hukum terdakwa Jonas Salean menyebutkan kasus bagi-bagi tanah yang dilakukan terdakwa Jonas Salean tidak masuk ranah kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Hal ini disampaikan tim kuasa hukum terdakwa Jonas Salean saat membacakan eksepsi dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor Kupang, Selasa (3/11/2020). Dalam eksepsi atau pembelaan yang dibacakan Yanto Ekon, disebutkan sesuai dengan dakwaan jaksa bahwa terdakwa selaku Walikota Kupang melakukan pengkaplingan dan pembagian tanah kosong seluas 20.068 m2 sebagai bagian dari tanah seluas 770.800 m2 di atas Sertifikat Hak Pakai Nomor: 5/Desa Kelapa Lima tahun 1981 atas nama Pemerintah Kota Administratif Kupang, yang sampai saat ini status sertifikat hak pakai tersebut tidak pernah dihapus.

Namun pada tahun 2017-2018, Thomas More selaku Kepala Badan Pertanahan Kota Kupang mendasarkan pada Surat Keputusan Penunjukan Tanah Kapling yang diterbitkan oleh terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Hak Atas Tanah dan Sertifikat Hak Milik atas tanah bagi 34 pemohon.

“Hal ini berarti pada obyek tanah seluas 20.068 m2 sebagai bagian dari tanah seluas 770.800 m2 telah terbit 1 Sertifikat Hak Pakai dan 34 Sertifikat Hak Milik,” kata Yanto.

Ia melanjutkan, menurut Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 5/Desa Kelapa Lima tahun 1981 maupun 34 Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan di atas tanah seluas 20.068 m2 tersebut, sama-sama merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

BACA JUGA: Ini Kronologi Kasus Tanah Pemkot yang Jerat Jonas Salean dan Thomas More

Menurut kuasa hukum Jonas Salean, karena di atas tanah seluas 20.068 m2 sebagai bagian dari tanah seluas 770.800 m2 telah terbit 1 Sertifikat Hak Pakai dan 34 Sertifikat Hak Milik oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang sebagai pejabat negara yang berwenang dan sertifikat-sertifikat itu sama-sama merupakan tanda bukti hak yang kuat, maka kewenangan pengadilan haruslah terlebih dahulu menentukan Sertifikat Hak Atas Tanah manakah yang sah menurut hukum atau manakah yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, apakah Sertifikat Hak Pakai No. 5/Desa Kelapa Lima/1981 atas nama Pemerintah Kota Administratif Kupang ataukah Sertifikat Hak Milik atas nama 34 Pemohon.

Dijelaskan, peradilan yang berwenang untuk menentukan sertifikat-sertifikat yang diterbitkan atas tanah seluas 20.068 m2, mana yang sah menurut hukum atau sertifikat mana yang memiliki kekuatan hukum mengikat, bukan kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sedangkan pengadilan yang berwenang menentukan sertifikat mana yang memiliki kekuatan hukum mengikat adalah Pengadilan Negeri melalui prosedur peradilan perdata.

(rnc)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed