Kupang, RNC – Satuan Tugas (Satgas) Nusantara yang dibentuk untuk memantau pelaksanaan pemilihan kepala daerah terus melakukan safari Kamtibmas ke pimpinan partai politik tingkat Provinsi NTT. Selasa (14/7/2020) petang, Ketua Satgas Nusantara NTT, Brigjen Pol Drs. Johni Asadoma, M.Hum mendatangi sekretariat DPD Partai Gerindra NTT.
Kedatangan ketua Satgas yang juga Waka Polda NTT ini didampingi Dir Binmas, Kombes Pol Taufiq Tri Armodjo, Dir Intelkam, Kombes Pol Jourdy Mailoor diterima Ketua DPD Partai Gerindra NTT, Ir. Esthon Leyloh Foenay dan ketua dewan penasehat Partai Gerindra NTT, Prof. Mia Noach serta jajaran pengurus.
BACA JUGA: Bawaslu Temukan Ribuan ASN Dukung Calon Perseorangan di Pilkada 2020
Kepada Satgas Nusantara NTT, Ketua DPD Partai Gerindra NTT, Ir. Esthon Foenay menyebutkan kalau partainya berkomitmen menjaga situasi yang aman dan nyaman menjelang Pilkada serentak di 9 kabupaten di provinsi NTT.
Ia menegaskan kalau pihaknya selalu mengingatkan agar menghindari politik uang dan kampanye hitam selama proses Pilkada serentak.
Partai Gerindra sendiri mengagendakan memberikan pembekalan kepada para pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan melibatkan tokoh agama serta berjanji tegak lurus satu komando menjaga situasi dan kondisi karena wilayah NTT berbatasan dengan negara Timor Leste dan Australia.
Ia juga mengusulkan agar jelang tahapan Pilkada digelar doa bersama antara pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, partai politik, pasangan calon, TNI dan Polri guna menciptakan Pilkada aman dan damai.
Waka Polda NTT, Brigjen Pol. Drs. Johni Asadoma, MHum selaku ketua Satgas Nusantara NTT menjelaskan kalau Satgas Nusantara dibentuk saat Pemilu presiden dan pemilu legislatif agar pemilu aman dan damai bagi warga masyarakat.
Satgas juga melakukan pengawasan pada media sosial karena penggunaan media sosial menjadi alat utama hoax dan memecah belah serta menyerang kehormatan orang lain.
“Jika tidak dinetralisir bisa menjadi konflik terbuka,” tandas jenderal bintang satu ini.
Penggunaan media sosial yang tidak terkontrol bisa membahayakan dan menjadi konflik padahal diperlukan pemilu yang jujur dan damai.
Pihaknya tidak menginginkan ada konflik sosial di masyarakat karena pilkada akibat perbedaan pilihan dan dukungan dari pemilih. Dalam tugasnya, Satgas juga mempromosikan nilai pancasila dan kedamaian.
Kepada pimpinan partai politik dan pasangan calon diingatkan bahwa pengurusa SKCK dikeluarkan oleh Polda.
Untuk itu Polda menyiapkan LO untuk pasangan calon dan keluarganya serta mempermudah pengurusan ijin bagi pasangan calon. Pada bagian lain penjelasannya, Waka Polda kembali menegaskan kalau Polri netral dalam pilkada dan tidak berpolitik praktis.
BACA JUGA: Ciptakan Pilkada Aman dan Damai, Polisi Tertibkan Akun Palsu di Medsos
“Jika ada anggota Polri yang main-main dan terlibat maka akan ditindak dan diproses hukum. Kami ingatkan bahwa anggota Polri tidak boleh menjadi jurkam atau tim sukses,” tandasnya.
Ia menjamin bahwa Polri akan netral dalam Pilkada sambil mengingatkan agar semua pihak menghindari konflik serta bijak menggunakan media sosial agar tidak ada perpecahan. (rnc)
