oleh

Tak Hanya Thomas More, Masih Ada 6 Pejabat BPN Lain yang Dapat Jatah Tanah dari Jonas

Kupang, RNC – Terdakwa Thomas More juga disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, Selasa (3/11/2020) siang. Agenda sidang perdana yakni pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum yakni Henrik Tiip dan Hary Franklin.

Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Dju Johnson Mira Mangngi dan anggota Ari Prabowo dan Ibnu Choliq, JPU menguraikan terdakwa Thomas More pada saat menerima Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/631.n/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016, menyadari bahwa dirinya selaku penerima tanah kapling, tidak pernah mengajukan permohonan kepada Jonas Salean selaki Wali Kota Kupang. Terdakwa juga mengetahui bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dia bukanlah pihak yang berhak menerima tanah kapling Pemerintah Kota Kupang.

“Dan sudah seharusnya terdakwa mengetahui maksud dari Jonas Salean selaku Wali Kota Kupang membagikan tanah Pemerintah Kota Kupang kepada terdakwa dan beberapa pejabat pertanahan lain,” kata JPU dalam dakwaannya.

BACA JUGA: Jaksa Sebut 34 dari 40 Kapling Tanah Sudah Bersertifikat, Kerugian Rp 66,6 M

Disebutkan, 6 pejabat BPN lain yang juga mendapat jatah tanah kapling, yakni Josias Benyamin Lona, Sumral Buru Manoe, Eksam Sodakh, Melanton Natti, Ch. Mudasih dan Albertina Resdyana Ndapamerang yang juga istri Jonas Salean. “…merupakan bagian dari dari niat dan strategi Jonas Salean, S.H.,M.Si untuk mempengaruhi terdakwa dan pejabat pertanahan lainnya yang memiliki kewenangan terkait dengan masalah pertanahan khususnya dalam memproses penerbitan hak atas tanah dan penerbitan sertifikat hak atas tanah dalam mendukung perbuatan Jonas Salean selaku Walikota Kupang untuk memindahtangankan tanah milik Pemerintah Kota Kupang seluas 20,068 m2,” jelas JPU.

Pengalihan aset tanah tersebut tidak melalui prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

(rnc)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed