oleh

Jaksa Sebut 34 dari 40 Kapling Tanah Sudah Bersertifikat, Kerugian Rp 66,6 M

Kupang, RNC – Jaksa penuntut umum (JPU) menyebut sebanyak 40 kapling tanah yang dibagi-bagi oleh terdakwa Jonas Salean, 34 di antaranya sudah bersertifikat hak milik (SHM). Dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor Kupang, Selasa (3/11/2020), jaksa juga merinci nama-nama keluarga terdakwa dan para pejabat Pemkot, DPRD Kota Kupang maupun Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kupang yang mendapat jatah tanah.

Dari 40 nama penerima tanah, jaksa Robert J. Lambila menguraikan selain nama Jonas Salean, ada 10 nama merupakan keluarga Jonas Salean. Kemudian ditambah dengan 29 nama yang merupakan para pejabat Pemkot Kupang, DPRD Kota Kupang dan BPN Kota Kupang. Ke-10 nama keluarga Jonas Salean, antara lain Albertina Resdyana Ndapamerang (istri terdakwa), Indra Tambengi (menantu terdakwa), Lukas Satrio (menantu terdakwa), dr. Evelin Magdalena Manoradja (keponakan terdakwa), Yulius Tambengi (besan terdakwa), Desak Ketut Sri Wahyuni (ibu dari keponakan terdakwa), dr. Ronald Louk (keponakan terdakwa), Jhonicol Frans Sine (kerabat dekat terdawak), Dwi Nora Kirinawati (ipar terdakwa), Agustina Mariana Saudale (ipar terdakwa).

BACA JUGA: Kajati Sebut Jonas Bagi-bagi Tanah untuk Keluarga, Siapa Saja?

“Bahwa total bidang tanah yang diterima oleh terdakwa dan keluarganya adalah seluas 5518 M2 (Lima ribu lima ratus delapan belas meter persegi) dengan harga per meter persegi pada saat itu sebesar Rp 3.316.067,61 (Tiga juta tiga ratus enam belas ribu enam puluh tujuh koma enam puluh satu sen) sehingga total sebesar Rp 18.298.061.071,98 (Delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam puluh satu ribu tujuh puluh satu koma sembilan puluh delapan sen), sedangkan saat itu terdakwa dan keluarganya hanya membayar biaya administrasi untuk 11 (Sebelas) kapling dengan total sebesar Rp 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah),” tulis JPU dalam surat dakwaan yang dibacakan dalam sidang perdana.

Selanjutnya, jaksa menguraikan, untuk mengaburkan niat jahat terdakwa tersebut sekaligus untuk mendapatkan dukungan atas perbuatannya, terdakwa juga sengaja membagi-bagikan tanah seluas 20.068 m2 kepada pejabat-pejabat dalam lingkup Pemerintah Kota Kupang, Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT, lingkup Kantor Pertanahan Kota Kupang dan lingkup Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur.

Jaksa juga menyebutkan terdakwa dengan pengalamannya pernah menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan, mengetahui dengan pasti bahwa para penerima tanah kapling yang ditunjuk sendiri oleh terdakwa tersebut bukanlah pihak yang berhak untuk menerima pembagian tanah Pemerintah Kota Kupang. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 399 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Selain itu, perbuatan terdakwa yang pada tahun 2016 dan tahun 2017 menerbitkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Walikota Kupang sebagai dasar pemindahtanganan hak atas tanah Pemerintah Kota Kupang kepada dirinya, keluarganya, pejabat pejabat dan orang lain tanpa melalui persetujuan DPRD Kota Kupang.

Terdakwa menyalahgunakan kewenangan selaku Walikota Kupang membuat keputusan secara khusus untuk memberikan keuntungan kepada pribadi, keluarga dan golongan. Ini bertentangan dengan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam dakwaan, jaksa juga menyebut ada 34 kapling tanah yang sudah dibuat sertifikatnya, yakni atas nama Jonas Salean (terdakwa), Albertina Resdyana Ndapamerang, dr. Hermanus Man, Bernadus Benu, Marthase Talan, Josep Rera Beka, Djama Mila Meha, Yanuar Dally, Max Bunganawa, Jefri Baitanu, Jeffry Pelt, Ariantje Baun, Alan Yoga Girsang, Djoni Bire, Orson Nawa, Christian Baitanu, Yudi Sinlaeloe, Indra Tambengi, Lukas Satrio, I Wayan Ari Wijana Putra, Eksam Sodak, Desak Ketut Sri Wahyuni, dr. Ronald Louk, dr. Evelin Manoradja, J. L. Tokoh, Jhonicol Frans Sine, Tomas More, dr. Marsiana Y. Halek, Melanton Natti, Ch. Mudasih, Josias Benyamin Lona, Jonathan Lay, Maria Lay, dan Sumral Buru Manoe.

BACA JUGA: Ini Kronologi Kasus Tanah Pemkot yang Jerat Jonas Salean dan Thomas More

“Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Tomas More mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 66.643.013.678,42 (Enam puluh enam miliar enam ratus empat puluh tiga juta tigabelas ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah dan empat puluh dua sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTT Nomor: SR-313/PW24/5/2020 tanggal 19 Oktober 2020 atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut,” demikian dakwaan jaksa.

Perbuatan terdakwa Jonas Salean bersama-sama dengan Tomas More, menurut jaksa, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (rnc)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed