Ruteng, RNC – Berkaitan dengan persoalan para tenaga kesehatan (Nakes), Pemkab Manggarai sejak tahun lalu berusaha sungguh-sungguh untuk mempertahankan keberadaan mereka, meski sebenarnya ada aturan yang membolehkan penghentian mereka.
Pemkab Manggarai, kata Bupati Heribertus Nabit, Minggu (14/4/2024), berpandangan bahwa keberadaan mereka masih sangat dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas untuk memastikan tercapainya target-target pembangunan di bidang kesehatan di daerah itu.
Di sisi lain, Pemkab Manggarai tidak ingin angka pengangguran meningkat tajam yang akan berdampak pada banyak hal.
Kebijakan ini diharapkan akan diteruskan pada tahun 2024 ini, namun pada pertengahan Februari 2024, para tenaga kesehatan secara bersama-sama menemui Pemkab yang diwakili Sekda menyampaikan beberapa aspirasi.
Ada yang segera ditangani, ada juga yang harus disampaikan ke Pemerintah pusat untuk ditangani karena memang merupakan kewenangan Pemerintah pusat.
“Intinya semua yang disampaikan para nakes sudah ditindaklanjuti,” kata Bupati Heribertus Nabit.
Menurut dia pada 6 Maret 2024 lalu dilakukan aksi demo lagi oleh para Nakes yang masih menyuarakan tuntutan-tuntutan yang sama, yaitu mengimbau Pemkab Manggarai untuk mengusulkan formasi sebanyak-banyaknya untuk tenaga kesehatan kategori tertentu agar diangkat tanpa tes, agar formasi PPPK disesuaikan dengan kebutuhan Puskesmas.
Agar tenaga kesehatan dengan kategori tertentu ditempatkan di Puskesmas asal dalam seleksi PPPK agar memberikan prioritas kepada Nakes asal Kabupaten Manggarai, agar Dinkes membagikan Surat Perjanjian Kerja TA 2024. Dengan demikian Nakes non-ASN diberikan upah sesuai UMR.
Menurut Bupati Heribertus Nabit, ada beberapa aspirasi yang sudah disampaikan berulangkali dan ditindaklanjuti. Ada yang sudah disampaikan ke pemerintah pusat karena memang merupakan kewenangan pusat. “Hal ini juga sudah disampaikan berulang kali,” kata Bupati Heribertus.
Namun, kata dia, ada juga yang tidak bisa ditindaklanjuti, karena tidak masuk akal, seperti memprioritaskan nakes asal Kabupaten Manggarai, ada yang memang telah berulang kali disampaikan bahwa belum bisa dipenuhi karena keterbatasan angggaran sehingga belum bisa dipenuhi sesuai UMR).
“Intinya bahwa apa yang disampaikan pada saat demo di DPRD bukanlah hal baru, tetapi merupakan hal yang diulang-ulang penyampaiannya,” kata Bupati Heribertus Nabit.
Jika demikian, kata dia, ada dua hal yaitu ketidakdisiplinan dan ketidakloyalan dan ketidakpercayaan kepada pimpinan daerah untuk meneruskan atau menyelesaikan aspirasi yang ada.
“Apabila demikian, maka berarti perkenankan saya juga untuk menunjukkan ketidakpercayaan kepada mereka,” tegas Heribertus Nabit.
Terkait permintaan maaf, menurut dia belum bisa memberikan komentar lebih jauh karena masih suasana liburan.
“Saat ini masih suasa liburan dan saya belum mendapat laporan secara detail mengenai hal ini, jadi tidak bisa memberikan komentar lebih banyak,” kata Bupati Heribertus Nabit. (rnc)
Tiga tahun yg lalu Jepang sangat membutuhkan tenaga kesehatan tapi yg , tapi Philipina yang banyak ke Jepang ( karena siap pakai) apakah Indonesia tenaga kesehatan siap pakai??? .