Kupang, RNC – DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) NTT resmi membuka proses pendaftaran bakal calon bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota dan gubernur/wakil gubernur.
Pendaftaran balon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota untuk Pilkada 2024 akan dibuka pada 16-30 April 2024. Sementara untuk balon gubernur/wakil gubernur baru dibuka pada 1-10 Mei mendatang.
Hal ini disampaikan Sekretaris DPD PDIP NTT, Yunus Takandewa dalam sesi jumpa pers di Sekretariat DPD PDIP NTT, Jumat (12/4/2024). Didampingi Ketua DPD PDIP NTT, Emelia J. Nomleni dan jajaran pengurus DPD PDIP NTT, Yunus menjelaskan pendaftaran bakal calon kepala daerah dibuka serentak di 22 kabupaten/kota. Pendaftaran ini tidak dipungut biaya.
Pendaftaran bakal calon ini akan berlangsung baik secara online maupun secara offline di kantor DPC PDIP tiap-tiap kabupaten/kota. “Penjaringan bakal calon disampaikan secara terbuka melalui media massa dan pendaftaran secara fisik di kantor DPC PDIP masing-masing kabupaten/kota. Juga dibuka ruang untuk pendaftaran online melalui link yang disampaikan ke DPC masing-masing,” kata Yunus.
Pendaftaran bakal calon, kata Ketua Komisi V DPRD NTT ini, terbuka untuk umum, tidak saja kader dari PDIP. PDIP membuka ruang seluas-luasnya untuk umum termasuk kader dari partai mana pun. Pasalnya, untuk bertarung di pilkada, semua partai harus berkoalisi untuk memenuhi syarat pencalonan. “PDIP sangat terbuka baik kader maupun nonkader, nanti semua berproses. Kewenangan menetapkan tetap ada di DPP,” Yunus.
Yunus berharap, para bakal calon yang mau mendaftar selain mendaftar secara online, bisa juga mendaftar secara fisik di kantor DPC PDIP masing-masing kabupaten/kota. Dengan demikian bisa membangun chemistry antara bakal calon dengan PDIP dan pengurus PDIP.
Khusus untuk bakal calon gubernur dan wakil gubernur, pendaftaran juga dilakukan online maupun offline. Untuk pendaftaran offline dilakukan di sekretariat DPD PDIP NTT di Jalan Piet A. Tallo.
Tahapan selanjutnya setelah pendaftaran, menurut Yunus, akan dilanjutkan dengan proses fit and proper test. “Untuk keputusan akhir tetap ada di DPP,” kata Yunus. (rnc)
