oleh

Pemkot Kupang Belum Serius Tangani Masalah Tenaga Kerja

Kupang, RNC – Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan transmigrasi Kota Kupang, Thomas Didimus Dagang mengakui masih banyak ketimpangan yang dialami para pekerja di sektor swasta di Kota Kupang.

Kepada RakyatNTT.com, Kamis (4/4/2024), Kadis Nakertrans Kota Kupang, Thomas Dagang mengakui salah satu ketimpangan yakni dari data Nakertrans terhadap 1.000-an perusahaan di Kota Kupang sebagian besar belum mampu memberikan upah bulanan kepada pekerja sesuai upah minimum kota (UMK) sebesar Rp2.250.400.

FG iklan lebaran
Ads

Paling banyak yang tidak memberikan upah sesuai aturan UMK adalah warung makan, kios dan toko-toko. “Memang kami temukan ada perusahaan yang belum mampu membayar sesuai UMK, paling banyak terkendala karena pendapatan sehingga kami dinas pun lakukan pembinaan saja,” ucapnya.

Terkait persoalan ketenagakerjaan, menurutnya, saat ini terdapat 19.000 warga yang berstatus pengangguran terbuka. Ia juga mengakui dinasnya belum mampu memberikan perhatian secara serius. Pasalnya, masih minimnya anggaran untuk program ketenagakerjaan.

“Kami (Dinas Nakertrans) di tahun 2024 ini terbatas, anggaran dari pemerintah kota ini masih ditujukan ke Dinas Kesehatan, infrastruktur, pendidikan dan lain-lain,” ungkapnya.

Nakertrans Belum Punya Program Strategis

DPRD Kota Kupang menilai Dinas Nakertrans belum mampu memberikan kepastian kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Kupang untuk melihat masalah pengangguran dan hak-hak pekerja.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Kupang, Esy M. Bire menilai Dinas Nakertrans yang dipimpin Thomas Dagang harus mampu melakukan terobosan dengan membuat rencana program kerja guna dimasukkan dalam dokumen RAPBD.

Ia berharap dinas tidak bisa mengeluh soal minimnya anggaran jika tidak membuat program yang diusulkan ke DPRD. Menurut politisi Partai Nasdem ini, dinas harus membuat program strategis untuk menjawab persoalan pengangguran, terutama memberikan perhatian terhadap banyaknya karyawan yang belum mendapat upah sesuai UMK.

Baca Juga:  Daftar di PDIP, Gusti Beribe Beber Alasan Maju Pilwalkot 2024

“Nah, selama ini kan kita juga tidak tahu, dinas harus mampu merencanakan program sampai anggarannya, dan harus dipresentasikan di DPRD saat pembahasan, sehingga hal urgen begini kita akan dorong saat Banggar,” ungkapnya.

Terpisah, Anggota Komisi I DPRD Kota Kupang, Mokris Lay juga menilai Dinas Nakertrans harus memberi perhatian serius terhadap masalah ketenagakerjaan di Kota Kupang.

JRK
Ads

Menurutnya, setiap kali dilakukan reses, ia selalu ditanya warga tentang kurangnya intervensi pemerintah soal upah yang masih diterima buruh tidak sesuai dengan UMK maupun UMP. Oleh karena itu, masalah ketenagakerjaan dan pengangguran sudah seharusnya diperhatikan Pemkot Kupang.

“Pemerintah dan DPRD harus ambil sikap terhadap tenaga kerja karena banyak pengeluhan tentang itu jadi dalam hal ini pemerintah dan DPR harus siapkan anggaran biar nekertrans bisa bekerja dan memperhatikan tenaga kerja khusus nya di kota kupang,” ungkapnya.

Mokris juga mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Kupang agar bisa memperhatikan masalah yang perlu dituntaskan Dinas Nakertrans dengan mendorong sejumlah anggaran yang bisa membantu menanggulangi persoalan pengangguran dan ketenagakerjaan. (rnc04)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *