Jakarta, RNC – Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak penambahan masa jabatan Presiden. Informasi itu diungkapkannya setelah mendengar langsung dari tim pribadi Jokowi.
“Secara personal ada teman yang kebetulan tim beliau lah yang sehari-hari di sana. Ini gimana? Aku tiga kali, gimana? Dia bilang enggak, ini jebakan. Itu jebakan, itu aib, demi Allah, orang yang bersama beliau lah (bilang gitu),” ungkapnya kepada wartawan di bilangan Jakarta Pusat, Selasa (1/3) dilansri dari merdeka.com.
Budiman lalu menjawab soal sikap parpol koalisi seperti PKB, Golkar, PAN, yang punya sikap tersendiri terkait penundaan pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Menurutnya, hal itu merupakan dinamika di internal koalisi pemerintah.
“Ya itu dinamika, itu dinamika, lihat saja sikap PDIP, NasDem, Gerinda juga kalau enggak salah ya. Jadi partai-partai yang enggak ecek-ecek (yang nolak) ya kan,” ucap anggota DPR ini.
Yang jelas, Budiman menegaskan, 3 partai besar yaitu PDIP, Gerindra, dan NasDem sikapnya sudah cukup jelas. Ketiganya kompak menolak masa jabatan presiden 3 periode.
“Alhamdulillah sudah tegas PDIP, Bu Mega, Sekjen, saya, menolak. Ya saya juga sebagai aktivis menolak. Biayanya mahal itu reformasi, jangan sampai pak Jokowi dilemparin aib. Kan buat Pak Jokowi itu berasal dilemparin aib,” jelas Budiman.
Usulan penundaan Pemilu 2024 datang dari Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Dia menegaskan bahwa usulan penundaan pelaksanaan pemilu tersebut adalah atas inisiatif dirinya.
“Itu ide saya untuk bagaimana agar momentum pertumbuhan ekonomi yang membaik ini tidak terganggu oleh pemilu. Semua tergantung presiden dan pemimpin partai-partai,” katanya.
Dia juga tidak mempermasalahkan jika ada pihak-pihak yang menolak atas usulan tersebut. “Biasa, namanya usulan,” ungkapnya.
Gayung bersambut, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan setuju terhadap penundaan Pemilu. Golkar mengakui tidak menutup kemungkinan untuk membahas perubahan perpanjangan masa jabatan presiden. Sikap yang sama ditunjukkan PPP yang bakal mengkaji usulan Cak Imin tersebut.
(*/mdk/rnc)
Download Apps RakyatNTT.com sekarang di https://rakyatntt.com
